Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat akan melibatkan pihak swasta dalam pembangunannya. Pihak swasta akan diminta berpartisipasi untuk membangun sarana prasana sekolah. Namun, Gus Ipul tidak mendetailkan sarana prasarana yang dimaksud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Swasta akan dilibatkan dalam berpartisipasi penyelenggaraan sarana prasarana," kata Sekjen PBNU ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, Mensos mengatakan, pembangunan sekolah rakyat tetap menggunakan dana APBN. Pembangunan gedung sekolah misalnya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Misalnya sarana prasarana nanti yang membangun ya PU, bukan kementerian sosial yang membangun adalah PU," kata dia.
Gus Ipul mengatakan, sejauh ini sudah ada 200 titik usulan untuk membangun Sekolah Rakyat dari kepala daerah. Ratusan titik itu ada yang berupa bangunan atau lahan kosong. Dari jumlah itu, ada 53 titik yang sudah siap. "Meski begitu ada sekitar 82 titik, baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025," kata dia.
Pemerintah sebelumnya membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk turut membiayai penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR). Meski begitu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pendanaan utama untuk Sekolah Rakyat tetap bersumber dari APBN.
"Iya, itu sebagai dukungan selanjutnya, pertama memang dukungan dari dana APBN. Kemudian, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi,” kata Saifullah saat ditemui di salah satu lokasi SR di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah mengatakan peluang tersebut terbuka, salah satunya melalui program corporate social responsibility (CSR). Namun, untuk saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan dalam menentukan nominal anggaran yang dibutuhkan. Perhitungan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan biaya operasional per orang. “Belum (final), tapi sudah ada, ini mulai dihitung. Jadi per orang itu berapa nanti kami sampaikan,” ujarnya.
Sementara ini, pihaknya meyakini bahwa perhitungan tersebut akan berbeda untuk setiap wilayah, mengingat jumlah indeks daerah yang berbeda-beda. Perhitungan biaya yang dibutuhkan setiap siswa juga akan bervariasi tergantung jenjang pendidikan.
“Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda. Tapi nanti pasti akan keluar lah saatnya per orang itu berapa. Nanti pasti akan disampaikan,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat yang akan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut diketahui akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah menargetkan mengoperasikan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 2025.
Sebagai langkah persiapan, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan pihaknya melalui tim satuan tugas mulai melakukan proses rekrutmen guru dan murid pada 1 April 2025. “Insya Allah mulai dari 1 April, teman-teman satgas (Satgas Sekolah Rakyat) sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon murid sesuai dengan desil yang ada di masing-masing daerah,” kata Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.
Sementara itu, untuk kurikulum yang nantinya digunakan, Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional dilengkapi dengan beberapa modifikasi. “Jadi kurikulumnya, kurikulum nasional ada plus-plus nanti. Ada pendidikan formal, ada pendidikan karakter,” ucapnya.
Hanin Marwah dan M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel in
Foto 
