Moeldoko: Ada Kekhawatiran Tentara Masuk Politik

RAMBUT mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Purnawirawan Moeldoko, tak berubah barang sesenti kendati seharian pada Rabu pekan lalu ia sibuk ke sana-kemari. Pagi-pagi, ia ke Istana Negara untuk dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Setelah serah-terima jabatan, malamnya ia menerima kolega yang berduyun memberi selamat ke rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah tamu-tamunya pamit, Moeldoko menerima Widiarsi Agustina, Anton Septian, dan Wayan Agus Purnomo dari Tempo untuk wawancara. Ia bercerita mengenai hubungan dengan Presiden Joko Widodo dan berguyon soal Wisma Bina Graha, kantornya kini. "Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Harto, lewat cerutu," ujar Moeldoko, terbahak.

Kabarnya, Anda ditarik karena hubungan Presiden dengan TNI Angkatan Darat tak terlalu akur. Benarkah?

Itu pasti ada. Saya harus bisa memberi laporan situasi terbaru kepada Presiden. Bagaimana situasi TNI dan kepolisian saat ini, sehingga saya bisa memberi masukan berdasarkan pengalaman empiris.

Saya memberi masukan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara Pak Pratikno.

Tidak by person, tapi lebih ke organisasi.

Bahwa TNI menyentuh persoalan politik praktis. Tidak spesifik ke Pak Gatot.

(Moeldoko terdiam.) Presiden mendengar kekhawatiran publik. Presiden memegang kekuasaan tertinggi, kemudian tentara aneh-aneh dan ada rakyat ngomong. Tentu Presiden tak tinggal diam.

Sebenarnya tidak. Kalau itu terjadi, itu pandangan publik yang diperkuat oleh beberapa indikator. Presiden pasti mempertimbangkan pandangan publik.

Saya juga bertanya-tanya. Saya sudah konseling dengan beberapa deputi. Ini kan soal gaya. Saya ingin bekerja cepat.

Saya belum menentukan pilihan. Saya tidak ingin berselancar di situasi politik yang seperti ini. Sewaktu saya menjadi prajurit, achievement kan menjadi panglima. Kalau mau menjadi presiden, emang siapa elu?