Momen

Surat Asli

Komisi Yudisial Usut Kasus Sitorus

Komisi Yudisial segera mengusut penanganan perkara sengketa lahan pengusaha Darianus Lungguk Sitorus. Dalam perkara itu, diduga ada suap kepada hakim untuk memenangkan peninjauan kembali di pengadilan tata usaha negara pada Mei 2008.

Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori, Komisi memiliki kapasitas mengusut dalam ranah tugas pengawasan hakim. "Jadi selayaknya Komisi Yudisial menelusuri dugaan suap itu," kata Imam, Rabu pekan lalu.

Dugaan suap ini bermula dari pengaduan Hendrik R.E. Assa ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam laporan Hendrik itu, ada dokumen yang menyebutkan aliran uang Rp 141,3 miliar untuk "pengurusan masalah" di Mahkamah Agung.

Sitorus didakwa menyalahgunakan hutan negara seluas 80 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara. Secara pidana, Sitorus divonis delapan tahun penjara. Secara perdata, Sitorus memenangi gugatan terhadap Menteri Kehutanan.

Bagir Manan, ketua majelis yang memvonis perkara pidana Sitorus, membantah terlibat dalam kasus ini. "Butuh nyali 3.000 persen bagi mereka yang berniat menyuap saya," kata bekas Ketua Mahkamah Agung itu. "Bagaimana mungkin saya menerima suap? Saya memvonisnya bersalah."

KPK Bidik Wayan Koster

KETERLIBATAN sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam korupsi proyek pengadaan laboratorium penelitian di lima perguruan tinggi negeri pada 2009-2010 mulai ditelisik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rabu pekan lalu, KPK memeriksa I Wayan Koster, anggota Komisi Olahraga dan Pendidikan, yang diduga ikut menentukan alokasi dana untuk lima universitas tadi.

Proyek laboratorium itu digarap perusahaan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet. Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, nama Koster terlontar dari mulut Nazaruddin dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu. "Dia menyebut sejumlah nama anggota DPR, sebagiannya anggota Badan Anggaran."

Wayan Koster mengaku diminta menjelaskan soal kebijakan komisinya dalam mengalokasikan anggaran negara untuk proyek laboratorium. "Tak ada masalah dalam proyek ini," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Tetangga Marinir Dilanda Banjir

TURAP di Kali Krukut yang kerap menyebabkan banjir di Pondok Labu, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar sendiri oleh Korps Marinir. Pembongkaran ini dilakukan setelah permukiman di belakang markas tentara itu kembali digenangi air setinggi 1,5 meter pada pekan lalu.

Sebelum dibongkar, turap dan gorong-gorong yang dibangun Marinir itu mempersempit kali hingga lebarnya tinggal tiga meter. Padahal lebar kali semula 6-9 meter. Akibatnya, Kali Krukut terbendung dan alirannya mampet. Saban kali hujan turun, aliran sungai naik dan tumpah ke permukiman penduduk.

Korps Baret Ungu berkilah penurapan Kali Krukut dilakukan untuk melindungi tanah mereka supaya tak tergerus arus. Penduduk, kata Marinir, juga salah karena mendirikan banyak bangunan di tepi kali.

Penyuap Hakim Divonis

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum terdakwa kasus suap terhadap hakim Syarifuddin, Puguh Wirawan, penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan jaksa.

Kurator PT Sky Camping Indonesia ini dihukum lantaran terbukti menyuap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, sebesar Rp 250 juta. Rasuah ini diberikan agar Syarifuddin, selaku hakim pengawas, memberi persetujuan dalam penanganan harta pailit PT Sky Camping.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Syarifuddin pada Juni lalu di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Penyidik menyita uang tunai Rp 392 juta, US$ 116.128, Sin$ 245 ribu, serta belasan ribu dalam mata uang Kamboja dan Thailand.

Menanggapi putusan ini, Puguh menyatakan pikir-pikir. "Saya kira suap kan bukan korupsi atau merugikan negara, tapi saya dihukum full sesuai dengan tuntutan jaksa," katanya seusai sidang.