Muhammadiyah Minta Maaf Soal Perisakan Siswi Difabel di Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan prihatin dan menyesalkan peristiwa perisakan terhadap seorang siswi difabel di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah. Kejadian tersebut, menurut dia, sangat bertentangan dengan prinsip dan kebijakan Muhammadiyah yang berusaha mengajarkan sikap dan perilaku welas asih dan sopan santun sebagai ajaran Islam dan budaya Indonesia.

"Atas nama pihak sekolah, PP Muhammadiyah memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat karena belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik," kata Abdul Mu'ti. "Muhammadiyah mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemberian sanksi dan hukuman bagi pelaku perundungan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku."

Diketahui ada tiga siswa SMP Muhammadiyah Butuh yang mem-bully seorang siswi berkebutuhan khusus di sekolah. Berangkat dari peristiwa perundungan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menutup sekolah tersebut. Abdul Mu'ti menyayangkan jika sekolah sampai ditutup.

Jika penutupan jadi dilakukan, menurut Abdul Mu'ti, maka langkah tersebut merupakan keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut, masyarakat punya hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Rencana penutupan itu, Abdul Mu'ti melanjutkan, juga bertentangan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah karena wewenang pembinaan SD dan SMP berada pada pemerintah kabupaten/kota bukan pada pemerintah provinsi.

Adapun rencana memindahkan siswi korban perundungan ke sekolah luar biasa atau SLB, Abdul Mu'ti mengatakan itu adalah niat mulia meski disertai beberapa catatan. Dia menjelaskan, niat tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan dan hak asasi manusia di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, khususnya Pasal 53 tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.