Para Kerabat Pejabat yang Bertarung di Pilkada 2020

Perbesar

Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Pilkada secara daring di Kediri, Jawa Timur, 15 Juni 2020. ANTARA/Prasetia Fauzani

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Para kerabat pejabat meramaikan pencalonan pilkada 2020.
Selain keluarga Presiden Jokowi, ada putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keponakan Prabowo Subianto.
Menjalin koalisi, komunikasi antar-petinggi partai kian intensif.

BERSAMA pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kediri, Sri Untari menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan putranya, Hanindhito Himawan Pramana, di Jakarta awal tahun ini. Kedatangan mereka bertujuan meminang Hanindhito atau Dhito menjadi calon Bupati Kediri. Sri Untari, Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur, mengatakan Pramono dan Dhito tak serta-merta mengiyakan permintaan tersebut.

Karena jawaban tak kunjung tiba, Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi pun mengajak Dhito bertandang ke rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada pertengahan Maret lalu. Barulah setelah pertemuan ini, menurut Sri Untari, Dhito mengatakan bersedia dicalonkan. “Kami menunggu jawaban beliau cukup lama,” ujar Sri Untari kepada Tempo pada Jumat, 10 Juli lalu.

Di Kediri, PDI Perjuangan berkuasa sejak 20 tahun lalu. Kekuasaan ini dimulai pada 1999, saat salah satu kadernya, Sutrisno, memimpin Kediri. Sutrisno kemudian berkuasa selama dua periode, yang berakhir pada 2009. Setelah masa jabatannya habis, Sutrisno, yang menjadi Ketua PDI Perjuangan Kediri, mengajukan istrinya, Haryanti, sebagai calon bupati. Sutrisno juga memasang istrinya yang lain, Nurlaila, sebagai lawan. Haryanti menang melawan madunya itu dan menjabat Bupati Kediri untuk periode 2010-2015.

Dalam pemilihan yang digelar pada 2016, saat pilkada berlangsung serentak, Haryanti, yang berstatus inkumben, kembali berlaga. Kali itu, dia berhadapan dengan istri ketiga Sutrisno, Sayekti. Lagi-lagi Haryanti terpilih dan menjabat untuk periode kedua hingga 2021 mendatang. Di tengah persiapan penetapan calon bupati, Sutrisno mundur dari jabatannya sebagai Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Kediri pada Desember 2019. Pengurus pusat partai lantas menunjuk Bupati Ngawi Budi Sulistyono sebagai pelaksana tugas.

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kediri, PDI Perjuangan menguasai 15 dari total 50 kursi. Posisi kedua ditempati Partai Kebangkitan Bangsa dengan 9 kursi, lalu Golkar 6 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi, Gerindra 5 kursi, NasDem 4 kursi, Demokrat 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 2 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera 1 kursi. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon bupati tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Seorang petinggi PDI Perjuangan menuturkan, partainya ingin mengakhiri dinasti politik Sutrisno di Kediri. Karena itulah mereka menyiapkan calon alternatif, yakni putra Pramono Anung, yang berasal dari Kediri. Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari tak secara eksplisit menjelaskan penghentian dinasti politik di Kediri. Namun anggota DPRD Jawa Timur itu menjelaskan, partainya tidak hanya ingin sekadar menang di Kabupaten Kediri. “Kami juga ingin ada regenerasi di internal partai,” ujar Sri Untari.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pramono Anung mengatakan putranya tak pernah mendaftarkan diri maju sebagai calon bupati. Namun, menurut Pramono, pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur dan Kediri mendatangi rumahnya di Jakarta. Mereka meminta Dhito maju sebagai calon bupati. Karena ini penugasan partai, kata Pramono, putranya tak bisa menolak. “Ini kan karena tiba-tiba. Kalau istilah orang Jawa, ketiban sampur, ditugasi," ujar Pramono.

Ditemui Tempo di kantor Dewan Pengurus Cabang PDIP Kediri pada Sabtu, 11 Juli, Dhito mengaku langsung bergerak setelah namanya terdaftar sebagai bakal calon bupati. Dalam tiga bulan terakhir, dia kerap bertemu dengan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, misalnya Lembaga Masyarakat Hutan Desa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Muhammadiyah. Ia pun menjalin komunikasi dengan partai lain, seperti NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. “Sebelum ke sini, saya bertemu dengan 19 kepala desa di Kecamatan Mojo. Beberapa waktu lalu bertemu dengan paguyuban kades," kata Dhito.

•••

PEMILIHAN kepala daerah serentak rencananya diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Pilkada ini meliputi 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Sejumlah calon kepala daerah berasal dari lingkaran kekuasaan. Di antaranya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang bertarung di Solo. Meski sudah mendapat tiket dari PDI Perjuangan, pencalonan Gibran belum diumumkan secara resmi oleh partai.

Menantu Jokowi, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga bakal bertarung dalam pemilihan Wali Kota Medan. Bobby telah menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk mendapatkan tiket. Sejumlah pengurus PDI Perjuangan mengatakan partainya kemungkinan besar bakal mengusung Bobby pada pilkada Medan. PDIP memiliki 10 kursi di DPRD Kota Medan dan bisa mengajukan calon wali kota tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lain.

Haninditho Himawan Pramana (kiri) berdialog dengan petani saat mengunjungi lokasi Wisata Sumber Jembangan, Desa Tempurejo, Wates, Kediri, Februari 2020. Official Facebook Mas Dito Kediri Maju

Kerabat elite di partai lain juga meramaikan kompetisi. Di Kota Tangerang Selatan, Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai calon wakil wali kota. Rahayu atau yang akrab dipanggil Sara merupakan kemenakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Di struktur partai, Sara menjabat Ketua Bidang Advokasi Perempuan. Ia menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Namun, pada Pemilihan Umum 2019, dia gagal terpilih sebagai anggota parlemen.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pengurus partai di Banten dan Tangerang Selatan telah mengusulkan Sara sebagai calon wakil wali kota. Pada 30 Juni lalu, PDI Perjuangan merekomendasikan Sara sebagai calon wakil wali kota mendampingi Muhammad, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. Layang rekomendasi itu diteken Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Seorang petinggi PDI Perjuangan mengatakan surat ini keluar melalui lobi tingkat tinggi antar-pengurus partai. Bambang Wuryanto membenarkan kabar bahwa partainya akan mendukung Muhammad dan Sara di Tangerang Selatan. Soal alasan, Bambang tak menjawab secara gamblang. “Yang itu enggak usah ditanyakan. Tentu dengan banyak pertimbangan politik.”

Tangerang Selatan juga menjadi medan pertarungan politik untuk putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah. Siti menempuh beragam cara untuk mencari tiket pencalonan. Ia mengikuti konvensi Partai Solidaritas Indonesia, yang memiliki empat kursi di Tangerang Selatan. Namun PSI memilih Muhammad, yang mengikuti pula konvensi di partai tersebut. Siti juga mendaftar ke PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Dia pun mengembalikan formulir pencalonan ke Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.

Siti kini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang memiliki lima kursi Dewan di Tangerang Selatan. Siti juga didukung Partai Keadilan Sejahtera, yang memiliki delapan kursi. Ketua Departemen Pemenangan Pilkada Wilayah Jawa Barat dan Banten PKS, Budi Prayogo, mengatakan partainya mendukung Siti sebagai calon wali kota. “Kami cukup intensif berkomunikasi dengan teman-teman Demokrat,” ujar Budi.

Partai Kebangkitan Bangsa juga sedang mempertimbangkan dukungan kepada Siti. Ketua PKB Ahmad Iman Syukri mengatakan salah satu alasannya adalah kedekatan sebagai komunitas nahdliyin. Ayah Siti, Ma’ruf Amin, merupakan salah seorang pendiri partai tersebut dan juga tokoh di Nahdlatul Ulama. Iman mengatakan ada komunikasi antara Ma’ruf dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengenai pencalonan Siti. “Detailnya saya tidak terlalu paham,” ujar Iman.

Siti enggan menjelaskan proses pencalonannya. “Mohon doanya saja,” katanya kepada Devy Ernis dari Tempo. Sebelumnya, Siti menyebutkan, Ma’ruf merestui pencalonannya di Tangerang Selatan.

•••

MENGHADAPI pemilihan kepala daerah serentak, selama dua pekan terakhir pertemuan di antara ketua umum partai berlangsung intensif. Pada 25 Juni lalu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Salah satu agenda pertemuan ini adalah penjajakan koalisi dalam pemilihan kepala daerah. Airlangga mengatakan Golkar dan Demokrat telah sepakat berpasangan dalam 33 pemilihan. “Ada potensi di 31 daerah lain,” ujar Airlangga.

Setelah dengan Agus Harimurti, Airlangga bertemu dengan Prabowo di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 Juli lalu. Dalam pertemuan ini, Golkar mengajak Gerindra berkoalisi di berbagai wilayah. Di antaranya dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Utara. Di wilayah itu, PDI Perjuangan dipastikan mengajukan kembali Olly Dondokambey, yang menjadi inkumben.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta,25 Juni 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Agus Harimurti juga menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Rabu, 8 Juli lalu. Setelah dengan Agus Harimurti, Muhaimin bertemu dengan Ketua Umum PSI Grace Natalie. Dalam pertemuan dengan Agus, Muhaimin mengatakan kedua partai sudah sepakat berkoalisi di 33 daerah. Jumlah ini bisa bertambah karena penjajakan masih berjalan. Dengan PSI, PKB menyatakan bakal berkoalisi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat. “Teknis lanjutan akan dibahas dalam desk pilkada partai masing-masing,” kata Ketua PKB Ahmad Iman Syukri.

Selain menjadi pintu masuk kerabat elite ke kancah politik, pemilihan kepala daerah kali ini menjadi pemanasan menuju pemilihan anggota legislatif 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menuturkan, pilkada ini memiliki peran strategis dalam mengkonsolidasikan kekuatan partai. Adapun Iman mengatakan PKB selalu mensyaratkan sejumlah hal kepada calon yang bukan kader partai. Misalnya, calon tersebut mesti melibatkan struktur partai dalam tim pemenangan. “Mesin-mesin partai kan harus dipanaskan,” ujar Iman.