Deklarasi Dukung Anies demi Koalisi

Sebelumnya, sumber Tempo di partai politik menceritakan bahwa kabar adanya upaya kriminalisasi oleh KPK terhadap Anies membuat NasDem mempercepat pengumuman calon presiden yang mereka usung. Kabar itu bermula dari hasil ekspose satuan tugas tim penyelidik Formula E di KPK pada 28 September 2022. Rapat itu dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri. Tiga Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Penindakan Karyoto turut hadir.

Dalam ekspose itu, Firli berkukuh agar kasus Formula E segera naik ke penyidikan dan menempatkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Sebab, jika sudah ada partai politik yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024, penyelidikan kasus ini terpaksa harus dihentikan karena berpotensi membuat gaduh kondisi politik nasional. KPK baru dapat melanjutkan penyelidikan setelah pemilihan presiden 2024.

Firli dan pemimpin KPK lainnya tidak bisa dimintai konfirmasi oleh Tempo dalam tiga hari terakhir. Hanya anggota KPK, Nawawi Pomolango, yang menjawabnya dengan meminta Tempo menghubungi juru bicara KPK, Ali Fikri. Adapun Ali Fikri juga tak merespons pertanyaan Tempo ihwal tuduhan bahwa Firli berupaya menjerat Anies. "Sejauh ini, proses penyelidikan masih berjalan," kata Ali Fikri.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, mengatakan pendeklarasian dukungan terhadap Anies ini tidak ada hubungannya dengan penyelidikan KPK yang tengah mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Apalagi nama Anies sudah diperhitungkan NasDem jauh hari sebelum ada isu korupsi Formula E muncul. "Keputusan hari ini bukan untuk mengintervensi proses hukum yang terjadi di KPK," kata Ali. "Ini murni keputusan politik."

NasDem, Ali melanjutkan, tidak pernah menganggap KPK berupaya mengkriminalkan Anies Baswedan. Sebab, mereka yakin KPK akan menjaga integritas lembaga sehingga dapat memutuskan persoalan dengan baik. Apalagi proses hukum yang berjalan pasti diawasi oleh masyarakat.

Pembalap Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta, 4 Juni 2022. TEMPO/Subekti

Di sisi lain, Ahmad Ali berpendapat, korupsi dalam penyelenggaraan Formula E baru sebatas dugaan. Selain itu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah DKI Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Artinya, itu tidak ditemukan (penyimpangan) dalam pelaksanaan Formula E," ujarnya. "Kalau dia ditemukan ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, tidak mungkin DKI mendapat opini WTP."

Dalam rapat kerja nasional Partai NasDem yang digelar pada 17 Juni lalu, Anies Baswedan terpilih menjadi bakal calon presiden yang akan diusung partai tersebut. Selain Anies, muncul nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sebagai ketua umum partai, Surya Paloh memang memiliki hak penuh untuk memutuskan satu dari tiga nama yang diperoleh dari hasil rakernas tersebut. Karena itu, tidak butuh proses lama bagi Paloh untuk memilih Anies. Apalagi sebelumnya Paloh sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap Anies.

Ahmad Ali tidak membantah anggapan bahwa pendeklarasian dukungan terhadap Anies itu terkesan mendadak. Sebab, pada 2 Oktober lalu, Surya Paloh masih berada di Singapura untuk berobat. Pada hari yang sama, tiba-tiba Paloh memanggil Ali untuk datang ke NasDem Tower bersama Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya serta Ketua Mahkamah Partai NasDem Saur Hutabarat. "Jadi, ketika datang dari Singapura, beliau langsung mengumpulkan kami," kata Ali. "Beliau menyampaikan akan mengumumkan calon presiden."

Dalam pertemuan itu, kata Ali, Paloh menjelaskan bahwa nama Anies sudah dibahas di lingkup internal Partai NasDem. Diskusi panjang dengan partai koalisi pun sudah dijalankan dan sejauh ini tidak ada penolakan. Karena itu, menurut Ali, NasDem memutuskan mendeklarasikan dukungan terhadap Anies lebih awal agar langkah membangun koalisi semakin mantap.

HENDARTYO HANGGI