Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat dibanding Pemilu 2019 selama enam bulan.
Faktor ekonomi dan mencegah bentrokan di masyarakat menjadi alasan partai mendukung pengurangan masa kampanye.
Masa kampanye 90 hari dikhawatirkan tak cukup bagi pasangan calon presiden untuk bersosialisasi ke masyarakat.
JAKARTA – Sebagian partai politik calon peserta Pemilu 2024 bersepakat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah untuk memangkas masa kampanye menjadi 90 hari. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, masa kampanye yang terlalu lama akan berimbas pada biaya kampanye yang tinggi hingga terjadinya polarisasi di masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau kampanye terlalu lama akan timbulkan biaya ekonomi tinggi," kata Firman, saat dihubungi Tempo, Senin, 30 Mei 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, saat ini ekonomi nasional memang sudah mulai membaik setelah anjlok akibat pandemi Covid-19. Namun, kata Firman, daya beli masyarakat masih rendah. Karena itu, biaya kampanye yang tinggi akan menjadi persoalan bagi para calon kontestan Pemilu 2024.
Firman menjelaskan, selain pertimbangan ekonomi, euforia masyarakat dalam kampanye terbuka dikhawatirkan bisa menimbulkan bentrokan serta polarisasi di tengah masyarakat. "Itu yang ingin kami hindari," kata Firman.
Ia menambahkan, para calon peserta pemilu sesungguhnya sudah bisa melakukan sosialisasi sejak awal meski kampanye belum dimulai. Misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin maju kembali sebagai calon legislator dalam pemilu legislatif mendatang sudah bersosialisasi ke daerah konstituennya ketika masa reses. "Ke daerah itu kita bisa memperkenalkan diri," ujar Firman.
Menurut dia, untuk memaksimalkan masa kampanye 90 hari, partai dan kandidat calon presiden bisa memanfaatkan media sosial maupun media massa. Bahkan berkampanye di dunia maya lebih efektif dan efisien ketimbang berkampanye secara langsung.
KPU dan pemerintah bersepakat dengan masa kampanye Pemilu 2024 selama 90 hari. Kesepakatan itu diperoleh setelah KPU menemui Presiden Joko Widodo, kemarin siang. Sejak awal pemerintah sesungguhnya mengusulkan masa kampanye selama 90 hari. Tapi KPU menghendaki masa kampanye selama 120 hari dengan mempertimbangkan pengadaan dan distribusi logistik. Adapun fraksi-fraksi di DPR mengusulkan 60 hari.
Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) dan Mensesneg Pratikno (ketiga dari kanan) melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas pelaksanaan Pemilu 2024, di Istana Merdeka, Jakarta, 30 Mei 2022, ANTARA/BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan durasi kampanye yang jauh lebih singkat ini menimbang potensi polarisasi di tengah masyarakat. KPU juga sudah mempertimbangkan kecukupan waktu untuk menyediakan dan mengelola logistik, dari pengadaan, produksi, sampai distribusi ke tempat pemungutan suara.
Masa kampanye Pemilu 2024 ini lebih singkat dibanding pemilu terdahulu. Masa kampanye pada Pemilu 2019 selama hampir tujuh bulan, pada 2014 selama 15 bulan, dan pada 2009 selama 9 bulan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi sependapat dengan Firman. Ia mengatakan saat ini calon peserta pemilu bisa bersosialisasi di luar masa kampanye. Bahkan Baidowi yakin banyak calon peserta pemilu sudah memperkenalkan diri sejak dini dengan memanfaatkan media sosial.
"Kampanye tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi, kalau kampanye 90 hari, ya, cukup karena sebelum itu calon-calon sudah melakukannya," kata dia.
Adapun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, berharap masa kampanye lebih pendek lagi, yakni 60-75 hari. Ia mengatakan waktu kampanye perlu lebih singkat untuk menciptakan pemilu yang lebih hemat dan teduh.
"Lebih hemat karena program kampanye pasti dibuat lebih efisien," kata Hendrawan.
Hendrawan berpendapat bahwa masa kampanye yang singkat akan membuat Pemilu 2024 lebih teduh karena pergesekan antar-kontestan semakin singkat. Lalu rivalitas perbedaan narasi tidak akan dilembagakan sebagai bentuk permusuhan permanen. "Lama-lama orang menilai pemilu sebagai hal yang biasa, temporal, dan tidak perlu menimbulkan ketegangan berlanjut," kata dia.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai ruang untuk berkampanye semestinya dibuka lebar. Sebab, kampanye merupakan ruang untuk menyampaikan visi-misi, gagasan, serta program kerja setiap pasangan calon presiden-wakil presiden. "Seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi," kata dia.
Herzaky berpendapat, bukan perdebatan 120 atau 90 hari masa kampanye yang seharusnya dikedepankan, melainkan apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri yang disampaikan para calon pemimpin nasional ketika berkampanye. Ia berharap KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu dalam menentukan setiap aspek teknis Pemilu 2024. KPU seharusnya tak hanya menimbang unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran maupun sekadar mengikuti kemauan pemerintah. "Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh undang-undang," kata Herzaky.
MAYA AYU PUSPITASARI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
