Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENDARAT di Jakarta pada Jumat malam, 12 Juli lalu, Sandiaga Salahuddin Uno langsung ditelepon Prabowo Subianto. Kepada Sandiaga, Prabowo memberitahukan rencana pertemuan dengan rival mereka, Joko Widodo. “Kalau tidak ada perubahan, akan ada pertemuan besok. But it’s not include you,” kata Sandiaga menceritakan ucapan Prabowo tersebut kepada Tempo, Jumat, 19 Juli lalu.
Sandiaga menyambut baik kabar tersebut. Ia tak mempersoalkan tak dilibatkan dalam pertemuan itu. Menurut dia, proses mempertemukan Prabowo dan Jokowi sudah berlangsung setelah pencoblosan 17 April 2019. Sejumlah pejabat negara, dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga bekas atasan Prabowo di Komando Pasukan Khusus, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla, mencoba mempertemukan keduanya.
Namun pertemuan itu baru terwujud setelah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan turun tangan. “Pak BG yang mencetak gol. Dia yang mendribel bola dan mengegolkan ke gawang yang selama ini tidak bobol,” ujar Sandiaga. Peran ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004 ini juga dibenarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Malam itu, Budi Karya ditelepon seorang anggota staf Budi Gunawan dan anggota staf Istana yang memberitahukan pertemuan Prabowo-Jokowi akan dilangsungkan di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Budi Karya langsung menginstruksikan anak buahnya menyiapkan tempat pertemuan. Seorang petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengetahui rencana pertemuan bercerita, ada dua opsi lokasi pertemuan Prabowo-Jokowi, yaitu di arena Pekan Raya Jakarta dan stasiun MRT. Keduanya menjadi tempat yang dianggap netral. Namun, dari faktor keamanan, MRT dianggap lebih memenuhi syarat.
Esok paginya, Prabowo tiba lebih dulu. Ketua Umum Partai Gerindra itu ditemani- Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Budi Gunawan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyambut rombongan itu dan mengantar mereka ke ruang tunggu VIP. Di dalam ruangan, hadir Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, dan Budi Karya.
Menunggu kedatangan Jokowi, mereka bercengkerama. Menurut Budi Karya, suasana pertemuan begitu cair dan nihil rasa canggung. Membahas wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan, Edhy Prabowo mengusulkan lebih baik pemindahan dilakukan ke Palembang, Sumatera Selatan, tempat asalnya. Budi Karya menyahut setuju karena berasal dari daerah yang sama dengan Edhy. Tak mau kalah, Prabowo langsung menimpali agar ibu kota dipindahkan ke Jonggol, Jawa Barat. “Kami tanya, kenapa ke Jonggol,” kata Budi Karya. “Biar dekat rumah saya,” ujar Prabowo. Semua yang hadir tertawa.
Menunggu sekitar sepuluh menit, Prabowo akhirnya berjumpa dengan Jokowi, yang diawali jabat tangan dan cium pipi. Keduanya lalu masuk ke gerbong MRT dan duduk bersebelahan. Sepanjang perjalanan menuju Stasiun Senayan, dua rival itu terlihat mengobrol, kadang disertai tawa.
Di Stasiun Senayan, keduanya menggelar jumpa pers. Saat itulah Prabowo untuk pertama kalinya mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ia juga menyatakan siap membantu Jokowi. Sedangkan Jokowi mengatakan tak boleh lagi ada perseteruan di antara pemilih mereka. “Tidak ada lagi yang namanya ‘cebong’ atau ‘kampret’,” katanya. Di sebelahnya, Prabowo mengangguk setuju.
Rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi terjadi setelah sejumlah syarat dipenuhi. Menurut Sandiaga Uno, kubunya mengajukan syarat Jokowi menyetop kriminalisasi ulama dan pendukung Prabowo-Sandi. Awal Mei lalu, Prabowo didatangi sejumlah ulama dan para pendukungnya yang terbelit kasus hukum. Salah satunya Bachtiar Nasir, yang ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. “Kami anggap ini upaya mengkriminalisasi ulama dan membungkam pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Prabowo saat itu di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Menurut Sandiaga, Prabowo kemudian mengutus Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Advokasi dan Hukum, Sufmi Dasco Ahmad, untuk membereskan persoalan itu. Dasco, kata Sandiaga, kemudian bertemu dengan Budi Gunawan. Menurut seorang petinggi Gerindra yang tahu pertemuan itu, Dasco dan Budi bertemu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petinggi Gerindra tersebut bercerita, Budi meminta para pendukung Prabowo menjaga suasana.
Komunikasi antara Dasco dan Budi Gunawan terus berlanjut. Apalagi, menjelang Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pemilu hingga kerusuhan melanda Ibu Kota pada 21 dan 22 Mei, makin banyak pendukung Prabowo-Sandi yang dicokok polisi. Senin pekan terakhir bulan itu, 27 Mei 2019, Dasco mempertemukan Prabowo dan Budi Gunawan, juga di Kebayoran Baru. Prabowo meminta para pendukungnya tak ditahan.
Dasco kemudian mengajukan diri sebagai penjamin pendukung pasangan 02 yang ditahan. Sebanyak 130 pendukung Prabowo-Sandi akhirnya dilepaskan polisi. Dimintai tanggapan soal ini, Dasco tak menampik. “Saya hanya menjalankan perintah. Walaupun ada semacam kesepakatan, saya harus meyakinkan otoritas keamanan bahwa mereka yang ditahan berhak dikasih tahanan luar,” tuturnya. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian RI Komisaris Besar Asep Adisaputra membantah anggapan bahwa penangguhan penahanan tersebut terkait dengan politik. “Itu hak semua orang dan sudah sesuai dengan aturan,” katanya.
Dua petinggi Gerindra yang mengetahui lobi-lobi antara Prabowo dan Budi Gunawan mengatakan Prabowo juga meminta Gerindra tak diseret-seret soal kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei. Kala itu, polisi menemukan mobil ambulans milik Gerindra yang berisi batu. Polisi menyebutkan batu-batu itu digunakan untuk menyerbu personel yang menjaga unjuk rasa. Sopir ambulans pun ditetapkan sebagai tersangka.
Sebaliknya, kata sumber yang sama, Budi Gunawan juga meminta pendukung Prabowo-Sandi tak turun ke jalan selama sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Menurut sumber itu, terjadi kesepakatan di antara keduanya untuk menjaga suasana. Tiga hari sebelum sidang Mahkamah Konstitusi digelar pada 14 Juni 2019, Prabowo merilis video yang mengimbau pendukungnya tak berbondong-bondong ke Mahkamah.
Ketua Media Center Perhimpunan Alumni 212 Novel Chaidir Hasan alias Novel Bamukmin, di grup WhatsApp tim advokasi Prabowo-Sandi, mengatakan seorang petinggi Gerindra menegaskan bahwa instruksi tersebut harus dipatuhi. “Kita satu komando,” tertulis dalam percakapan yang ditunjukkan Novel kepada Tempo. Tapi Novel malah ikut berunjuk rasa pada sidang pertama Mahkamah Konstitusi, bahkan berorasi di sana. Novel mengatakan, tak lama setelah keterlibatannya itu, dia ditelepon seorang anggota advokasi dan diberi tahu menjadi target untuk dipenjarakan. Sehari kemudian, Novel ditendang dari grup WhatsApp tim hukum Prabowo.
Menurut Sandiaga, Prabowo dan Budi Gunawan bertemu beberapa kali untuk mencapai kesepakatan. Salah satunya di Bali. Tapi Sandiaga tak mengetahui persis isi pertemuan tersebut. “Pak Prabowo tidak memberitahukan detailnya,” ujarnya. Yang jelas, kata Sandiaga, “Pak BG bisa menjawab dengan konkret apa yang diinginkan Pak Prabowo.” Karena itulah, menurut Sandiaga, pertemuan Jokowi dan Prabowo terealisasi.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di gerbong moda raya terpadu di Jakarta, 13 Juli 2019. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Budi Gunawan tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Sedangkan Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto enggan berkomentar banyak soal peran bosnya. “Salah satu tugas BIN menjaga keutuhan negara. Upaya mempertemukan sudah lama dirancang, tapi masih menunggu upaya hukum di MK,” katanya.
Empat petinggi Gerindra yang ditemui Tempo mengatakan lobi di antara Prabowo dan Budi juga terkait dengan kemungkinan koalisi Gerindra dan pemerintah. Termasuk kemungkinan posisi yang akan diterima Gerindra. Di tengah proses rekonsiliasi, di kalangan internal Gerindra muncul istilah “212”. Keempat pengurus itu mengatakan kiasan tersebut terkait dengan posisi yang ditawarkan kubu Jokowi, yaitu dua kursi menteri, satu kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden. Beredar kabar di dalam partai, Sandiaga Uno juga dicalonkan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Ihwal kemungkinan masuk koalisi ini diisyaratkan Prabowo dalam pertemuan dengan para petinggi partai koalisinya sehari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi. Dua sumber yang mengetahui pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam sebelum magrib itu mengatakan sejumlah petinggi partai mengingatkan Prabowo agar tak bergabung dengan pemerintah Jokowi. Ketua Dewan Pertimbangan Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan sikapnya untuk menjadi oposisi. “I’m Soeharto’s daughter. Saya tidak mungkin berkoalisi,” ujarnya.
Setelah itu, kata dua sumber tersebut, Prabowo mengatakan orang yang berpolitik harus pandai bersiasat, termasuk “loncat pagar”. Menurut keduanya, Prabowo mengatakan, kalau Gerindra bisa mendapat posisi di Kementerian BUMN, dalam 100 hari tarif listrik bisa turun dan dalam 30 hari harga daging juga turun. Setelah itu, Prabowo menutup pertemuan.
Andre Rosiade, yang duduk di Badan Komunikasi Gerindra, juga mendengar ada tawaran tersebut. Tapi dia memastikan belum ada kesepakatan apa pun. Sedangkan Sandiaga membantah soal posisi Menteri BUMN. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo, Sandiaga mengatakan lebih baik Gerindra berada di luar pemerintahan. “Pendapat pribadi saya, rakyat butuh oposisi. Kami punya 68 juta suara pendukung yang harus dirawat.”
DEVY ERNIS, HUSSEIN ABRI, PRAMONO, RAYMUNDUS RIKANG
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo