Penengah dari pemerintah

KONFLIK berkepanjangan di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akhirnya bermuara ke tangan Pemerintah juga. Itu setelah Presiden Soeharto pekan lalu menugasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara T.B. Silalahi untuk mendamaikan pihak- pihak yang berselisih paham di HKBP. Titik terang, katanya, sudah ditemukan. ''Prinsip-prinsip yang menyebabkan konflik telah selesai, dan sekarang tinggal perumusannya agar bisa dilaksanakan di lapangan,'' kata Silalahi kepada TEMPO. Bahkan, langkah-langkah kongkret itu sudah akan diumumkan bersama oleh kedua pihak yang bersengketa dan Silalahi, Rabu pekan ini. Semua ini ditempuh setelah Kamis pekan lalu Silalahi mengadakan pembicaraan dengan pihak yang berkonflik yakni eforus yang terpilih dalam Sinode Godang Istimewa Februari lalu, P.W.T. Simanjuntak, dan eforus pendahulunya, S.A.E. Nababan, yang menentang, sehari kemudian. Dua pihak, katanya, sudah siap rujuk. Ketika ditemui TEMPO seusai pertemuan, Simanjuntak memang membenarkan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi pengganjal telah dibereskan. ''Bahwa rekonsiliasi hanya berlangsung kalau ada pengakuan atas hasil Sinode Godang Istimewa itu,'' katanya. Sedangkan Nababan memilih menolak berkomentar atas hasil pertemuannya dengan Silalahi, ''Saya tetap memegang janji untuk tak berbicara sebelum hari yang dijanjikan, yakni Rabu,'' katanya. Sampai awal pekan ini memang belum terbetik berita ada pertemuan segi tiga Simanjutak-Silalahi-Nababan secara langsung. Menteri Silalahi mengaku baru sampai tahap mengadakan kesepakatan dengan semua kubu. Tapi, kata Silalahi, prinsipnya keduanya sama-sama ingin menyelesaikan. Pendekatan Silalahi itu tak lepas dari keprihatinan Presiden Soeharto atas perpecahan di tubuh HKBP. Konflik yang terjadi di tubuh HKBP, organisasi keagamaan yang berdiri sejak tahun 1861, ini dianggap telah diwarnai oleh kekerasan dan menjurus ke disintegrasi bagi warga HKBP. Karena itu, kata Silalahi, Pak Harto minta konflik itu segera diakhiri. Silalahi sendiri sebelumnya sudah menerima surat dari Nababan, yang menyebutkan kesediaannya menyelesaikan kemelut. Sebab, konflik di tubuh HKBP itu sudah berlarut-larut beberapa tahun, bahkan sejak Nababan masih menjadi eforus, 1987. Waktu itu Nababan mencoba membersihkan HKBP dari pengaruh sinkretisme. Namun, ada 38 pendeta yang menentangnya. Mereka menerbitkan buku Bahaya HKBP, yang menyerang Nababan. Mereka, dipimpin Pendeta P.M. Sihombing, menuduh Nababan meniupkan ajaran menyimpang. Tentu Nababan membantahnya. Bahkan dalam sinode godang tahun 1988 di Pematangsiantar, para pendukung Nababan membuktikan bahwa tuduhan itu mengada-ada. Akibatnya, 38 pendeta penentangnya diberhentikan. Suasana kian marak, hingga perlu dibentuk tim damai, yang dipimpin oleh Jenderal Purn. Maraden Panggabean segala. Namun, kemelut tak kunjung surut. Bahkan ada ribuan ibu-ibu yang berdemo menuntut agar Nababan mundur. Perselisihan tak hanya melanda para pimpinan HKBP. Di bawah pun ikut bergoyang. Ada perkelahian antarjemaat pendukung dan penentang Nababan di gereja Helvetia, Medan, pada Maret 1992. Bahkan sejumlah jemaat HKBP Sidikalang sempat menyerukan ''selamat tinggal Gereja HKBP'' dan membentuk Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi. Dalam sinode godang bulan November tahun lalu, sebenarnya diharapkan ada penyelesaian. Namun, yang terjadi sebaliknya. Pemilihan eforus baru pengganti Nababan tak berhasil. Untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan lagi, Bakorstanasda Sum-Ut turun tangan. Pangdam Bukit Barisan Mayjen H.R. Pramono (ketika itu) menurunkan surat keputusan: mengangkat penjabat eforus S.M. Siahaan. Tugas pokoknya tak lain melaksanakan sinode godang istimewa memilih eforus baru. Tentu, campur tangan aparat keamanan itu mengundang tentangan baru. Sebagian pendeta dan jemaat terutama yang pro kubu Nababan menentang penunjukan penjabat eforus itu. Unjuk rasa memuncak ketika Siahaan mau dilantik menjadi penjabat eforus. Para pendeta, mengenakan toga hitam, bergerak menuju markas Bakorstanasda Sum-Ut di Medan. Mereka juga memblokade markas HKBP di Paeraja, Tarutung, tempat yang direncanakan untuk melantik Siahaan. Akibatnya, sejumlah orang termasuk beberapa pendeta diperiksa aparat keamanan. Beberapa pendeta mengaku diperlakukan sewenang-wenang. Pendeta J.A.U. Doloksaribu ditangkap selepas memberkati acara pernikahan. Senin pekan lalu ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena dianggap menghasut massa melancarkan unjuk rasa ke markas Bakorstanasda. Sinode godang istimewa akhirnya berhasil memilih eforus baru, P.W.T. Simanjuntak, dan Siahaan sebagai sekjen. Tapi, kelompok Nababan rupanya tak bisa menerima hasil sinode itu. Perpecahan pun merembet lagi ke bawah. Ada yang rebutan gereja, saling pecat pendeta atau mengganggu kebaktian kubu yang lain. Pertentangan semacam itu sempat terjadi di Medan, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Batam, dan tempat lain. ''Kalau ini terjadi berlarut-larut, tentu tidak baik,'' kata Silalahi. Konflik itu, menurut Silalahi yang bukan anggota HKBP, sebenarnya tak disebabkan oleh hal yang mendasar, misalnya soal doktrin. ''Ini masalah organisasi semata,'' katanya Senin lalu. Maka, resep Pemerintah pun sekitar penyelesaian organisasi. Misalnya, jemaat yang berbeda kubu untuk sementara bergiliran saja masuk gereja. Agus Basri, Dwi Setyo Irawanto, Sarluhut Napitupulu, dan Munawar Chalil