Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih baik menunggu setidaknya hingga satu tahun bagi para jajaran menterinya untuk kerja, sebelum memutuskan reshuffle.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Momen kocok ulang kabinet sebaiknya menunggu setahun kerja atau paling telat akhir Desember tahun ini sambil berharap virus korona melandai," kata Adi saat dihubungi Tempo, Selasa, 7 Juli 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para menteri di Kabinet Indonesia Maju ditunjuk dan mulai resmi bekerja pada Oktober 2019. Memasuki 2020, kabinet diuji pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia pada Maret. Tiga bulan lebih berjalan, Jokowi belakangan mengunggah video yang berisi kemarahannya kepada jajaran menterinya.
Ia mengatakan tak ada progres dalam penanganan Covid-19 dan banyak menteri belum satu jalan dalam penanganan krisis di Indonesia. Jokowi pun mengeluarkan ancaman reshuffle jika kondisi tak berubah.
Dari pengamatan Adi, jika melihat intonasi, gestur, dan mimik, Jokowi sudah bukan hanya marah besar, tapi murka.
Jokowi tak senang dengan menteri kabinet kerja yang biasa-biasa saja dan tak sesuai ekspektasi. Adi mengatakan hal ini seakan bertolak belakang dengan pujian di awal pembentukannya, yang menyebut kabinet itu sebagai the dream team.
"Jokowi ingin menunjukkan ke semua orang bahwa segala hal sudah dilakukan untuk mengantisipasi Corona. Mulai Anggaran yang berlimpah hingga kemudahan regulasi. Tapi menterinya gagal menerjemahkan keinginan Jokowi," kata Adi.
Adi mengatakan waktu satu tahun akan lebih adil diterapkan bagi para menteri. Mereka setidaknya dapat mencoba memperbaiki kinerjanya pasca mendapat teguran keras dari Jokowi. "Minimal ada 'ruang pembuktian' bagi menteri berbenah. Jika tetap tak mampu, tak ada ampun wajib reshuffle," kata Adi.
