Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Ia menyinggung soal adanya isu tentang arahan Pak Lurah soal calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menyebut, Presiden Jokowi yang membuka pidato tentang isu 'arahan Pak Lurah' tentu positif untuk mengklarifikasi tudingan sejumlah kalangan yang menilai presiden berpihak pada salah satu Capres tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Klarifikasi presiden itu juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada politisasi kekuasaan negara jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 Agustus 2023.
Kendati demikian, Presiden Jokowi juga hendaknya tidak menutup mata dan bersikap naif, di mana ada elemen-elemen politik di lingkaran Istana Presiden, yang mencoba menggunakan narasi “arahan Pak Lurah” untuk melakukan baku atur terkait skema koalisi Pilpres ke depan. Bahkan, tangan-tangan kekuasaan yang tidak terlihat (the invisible hand) itu diyakini sejumlah pihak memiliki kuasa untuk memanfaatkan instrumen politik dan penegakan hukum yang seolah menyandera kedaulatan partai-partai yang ada.
“Karena itu, Presiden Jokowi hendaknya lebih sensitif terhadap praktik-praktik semacam itu, yang berkembang di sekitar lingkaran kekuasaannya,” ujarnya
Dosen Ilmu Politik dan International Studies dari Universitas Paramadina itu menyebut curhat Jokowi itu bisa saja dilakukan untuk strategi politik agar dirinya tidak mendapatkan serangan politik dari PDIP, selaku partai pendukungnya. Sebab, konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra, daripada Ganjar Pranowo dari PDIP.
“Hal itu diindikasikan oleh semakin banyak sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo, mulai dari jaringan relawan yang tergabung dalam Musra, partai politik non-Senayan seperti PSI, hingga partai politik Senayan seperti Golkar dan PAN yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Jokowi untuk menentukan skema koalisi” jelasnya
Indikasi Serangan PDIP terhadap Jokowi
Khoirul Umam menerangkan Indikasi serangan PDIP terhadap Jokowi belakangan ini semakin kuat. Hal itu ditunjukkan oleh sikap kritis Sekjen PDIP Hasto Krisdiyanto yang menuding proyek Food Estate pemerintahan Jokowi sebagai kejahatan lingkungan. Putra Jokowi Gibran yang juga Wali Kota Surakarta dari PDIP juga ternyata tidak diundang dalam konsolidasi para Kepala Daerah dari PDIP Jawa Tengah kemarin malam.
“Karena itu, Jokowi tampaknya mencoba untuk mengayun, supaya tidak mendapatkan serangan keras dari partai yang membesarkannya” katanya
Ke depan, jika Jokowi merasa tidak siap berhadap-hadapan dengan Megawati dan PDIP, bisa jadi Jokowi akan menyatakan sikap dan dukungannya kepada Ganjar, namun seluruh sel-sel politik pendukungnya dibiarkan dan diarahkan untuk menyukseskan pencapresan Prabowo Subianto.
Foto 
