Pengusaha Kuasai Parlemen

Penelusuran lembaga pe--merhati isu sumber daya alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di berbagai sektor.

Direktur Komunikasi Yayasan -Auriga Nusantara Syahrul Fitra mengatakan pa-ra legislator tersebut menjalankan -usa-ha di sejumlah bidang, dari penyiar-an, per-da-gangan umum, hingga industri eks-trak-tif. Syahrul khawatir posisi anggota DPR itu menimbulkan konflik kepenting-an saat Dewan membahas rancangan un--dang-undang yang bersinggungan de--ngan bisnis mereka. “Dampaknya, pro-duk legislasi hanya menguntungkan investasi mereka,” katanya, Selasa, 1 Oktober lalu.

Menurut temuan Auriga dan Tempo, se--banyak 262 legislator yang terafiliasi dengan perusahaan paling banyak -berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golkar. Andre Rosiade, -politikus Gerindra, misalnya, diketahui memiliki per-usahaan bernama PT Kaze Interna-tio-nal Selaras dan PT Hasil Usaha Anak Bangsa. Keduanya beralamat di Padang, Su--matera Barat. Dari PDI Perjuangan, Aria Bima memiliki lima perusahaan di Se--marang, antara lain PT Surya Prada, PT Kencana Kirana, dan PT Kertabhumi. Aria menduduki jabatan komisaris dan direktur.

Andre dan Aria tak membantah temuan Tempo dan Auriga. “Perusahaan itu sudah saya tutup,” ujar Andre. Sedangkan Aria mengakui sebagian perusahaan itu miliknya, di antaranya Kertabhumi dan Kencana Kirana. Ia menyebutkan Kerta-bhumi merupakan lembaga nonpeme-rintah di bidang lingkungan. “Kencana Kirana sudah ditutup,” ucapnya.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rak-yat Bambang Soesatyo, yang tercatat memiliki lima perusahaan, tak mempersoalkan pengusaha yang menjadi anggota DPR. “Asalkan tidak ada konflik kepen-tingan dengan jabatannya,” kata politikus Golkar ini.

Tersebar di Semua Fraksi

KEHADIRAN pengusaha terus mewar­nai panggung politik negeri ini. Ham­pir separuh anggota Dewan Perwa­kil­an Rakyat merupakan pebisnis. Mereka menduduki jabatan strategis, seperti direktur dan komisaris.

Anggota DPR 2019-2024: 575 orang
Pengusaha: 262 orang (147 inkumben + 115 anggota baru)

Anggota DPR Pemegang Jabatan Strategis di Perusahaan*

Dewan pengawas syariah: 5 orang
Direktur: 179 orang
Direktur utama: 147 orang
Wakil direktur utama: 3 orang
Presiden direktur: 7 orang
Komisaris: 382 orang
Komisaris utama: 182 orang
Presiden komisaris: 14 orang

*Satu anggota DPR bisa menduduki lebih dari satu jabatan.

Pemilik saham: 247 orang

Fraksi PDI Perjuangan: 57 dari 128 anggota
Fraksi Golkar: 48 dari 85 anggota
Fraksi Gerindra: 41 dari 78 anggota
Fraksi NasDem: 21 dari 59 anggota
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 26 dari 59 anggota
Fraksi Demokrat: 23 dari 54 anggota
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 22 dari 50 anggota
Fraksi Partai Amanat Nasional: 18 dari 44 anggota
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 6 dari 19 anggota

Mahasiswa Tewas, Enam Polisi Langgar Prosedur

DIVISI Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI memeriksa enam polisi yang membawa senjata api saat menangani demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis, 26 September lalu. Kepala Biro Provost Brigadir Jenderal Hendro Pandowo mengatakan enam polisi itu terbukti melanggar prosedur penanganan unjuk rasa.

“Mereka melanggar instruksi Kapolri yang melarang personel membawa senjata api,” tutur Hendro di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kamis, 4 Oktober lalu. Enam polisi itu berasal dari satuan intelijen dan reserse Polda Sulawesi Tenggara. Polisi menemukan enam selongsong peluru berbeda ukuran di lokasi demonstrasi. Hendro belum bisa memastikan status mereka sebagai tersangka atau bukan.

Saat unjuk rasa, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Immawan Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi, tewas. Randi tertembak di dada kanan, sementara Yusuf meninggal dengan kepala penuh luka akibat pukulan benda tumpul.

Direktur Utama PT Inti Jadi Tersangka Suap

KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) Darman Mappangara sebagai  tersangka pemberi suap dalam proyek bagasi bandar udara. Ia diduga menyogok Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam agar mulus mendapatkan proyek-proyek dari PT Angkasa Pura II. “KPK melakukan penyidikan baru dengan tersangka DMP,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 2 Oktober lalu.

Penetapan Darman sebagai tersangka bermula dari operasi tangkap tangan pada 31 Juli lalu. Kala itu, KPK mencokok Andra dan anak buah Darman, Taswin Nur. Taswin diduga menyerahkan duit Sin$ 96.700 atau sekitar Rp 1 miliar untuk Andra. KPK mengendus Andra berperan mengawal sejumlah proyek agar bisa dikerjakan PT Inti.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti Gde Pandit Andika Wicaksono mengatakan perusahaannya akan kooperatif. “Kami menghormati langkah yang ditempuh KPK,” ucapnya.

Puan Maharani. TEMPO/M Taufan Rengganis

Puan Maharani Pimpin DPR

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 1 Oktober lalu. Putri mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR.

Puan dilantik bersama empat wakil ketua, yaitu Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Aziz Syamsuddin dari Golkar, Rahmat Gobel dari NasDem, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. “Kami mengharapkan dukungan masyarakat, termasuk pengamat dan media. Kami tidak antikritik,” ujar Puan dalam pidatonya.

Dua hari berselang, politikus Golkar, Bambang Soesatyo, terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan bekas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, La Nyalla Mattalitti, terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Moeldoko Tegur Buzzer Politik

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menilai keberadaan buzzer atau pendengung sudah tidak diperlukan lagi. Menurut dia, para pendengung kerap melemparkan kata-kata destruktif dan penuh kebencian. “Dalam situasi ini, buzzer relatif sudah enggak diperlukan lagi,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 4 Oktober lalu.

Dia berharap pendengung bisa lebih kalem dalam mendukung idolanya. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini membantah tudingan bahwa lembaganya memimpin pendengung untuk menyerang mereka yang mengkritik Presiden Joko Widodo. “Justru KSP mengimbau jangan lagi seperti itu,” ucapnya.

Kritik terhadap buzzer yang mendukung Presiden Jokowi menguat di media sosial belakangan ini. Mereka dianggap menyebarkan berbagai kabar bohong. Salah satunya terkait dengan ambulans pengangkut batu untuk para pengunjuk rasa di Ibu Kota. Data Drone Emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya, menunjukkan buzzer Jokowi mencuit kabar tersebut satu-dua jam lebih cepat dibanding akun resmi Traffic Management Center Kepolisian Daerah Metro Jaya. Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar.