Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, memberi pesan kepada tim transisinya agar mempertimbangkan aspek penghematan anggaran dalam mempersiapkan program-program yang akan dijalankan dalam kepemimpinannya. Pesan tersebut disampaikan Pramono setelah adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap-tiap daerah melakukan penghematan anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Alasan Dedi Mulyadi Minat Ajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Jadi Penasihat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator bidang komunikasi tim transisi, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, mengatakan tim transisi akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menyisir anggaran yang berpotensi dihemat.
“Mas Pram dan Bang Doel meminta agar kami menyisir APBD dan melakukan penghematan,” ujar Chico saat dihubungi Tempo pada Senin, 27 Januari 2025.
Chico mengatakan koordinator bidang keuangan tim transisi, Yustinus Prastowo, telah menjalin koordinasi secara aktif dengan Asisten Gubernur Jakarta untuk menemukan potensi-potensi penghematan anggaran Pemprov Jakarta.
Dia memberi contoh, penghematan anggaran dapat dilakukan mulai dari anggaran makanan ringan dan makan saat rapat serta biaya perjalanan dinas. “Misalnya bisa menghemat dari anggaran snack, anggaran makan, rapat, yang ternyata totalnya sampai 700 miliar," kata Chico.
Lebih lanjut, Chico mengatakan, para pemimpin terpilih Jakarta itu menyoroti masa jabatan mereka yang dimulai usai APBD Jakarta telah disahkan. Sehingga, tim transisi harus cermat dan berhati-hati dalam penyusunan anggaran tiap-tiap program.
“Mereka selalu mengingatkan jangan sampai program yang akan dilaksanakan tidak sesuai aturan. Karena kami masuk di APBD yang udah diketok kan gitu,” kata dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan Pemprov Jakarta tengah menyusun draft Instruksi Gubernur (Ingub) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Insyaallah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” kata Teguh pada Ahad, 26 Januari 2025 dikutip dari keterangan resmi.
Teguh mengatakan, Ingub yang tengah ia susun ini akan memuat mengenai standar operasional prosedur (SOP) dan belum memuat tahap penghitungan anggaran secara lebih detail. Menurut dia, ingub tersebut hanya merupakan prosedur awal. Sehingga apabila proses ini bisa diselesaikan, akan sangat membantu proses penghitungan anggaran yang bisa dihemat.
Dia menuturkan, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran.
“Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya masih dicermati agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan apa yang nanti tertuang di Ingub,” kata dia.
Adapun Presiden Prabowo telah memerintahkan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk berhemat. Perintah berhemat itu dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam Inpres itu, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256,1 triliun. Prabowo juga memerintahkan penghematan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Eka Yudha Prasetya berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan editor: Lebih dari 320 Ribu Tunanetra Indonesia Tak Bisa Baca Tulis
Foto 
