Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden Indonesia pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita menghendaki demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi khas Indonesia, demokrasi yang santun, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita," kata Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo mengatakan demokrasi merupakan kehendak yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Menurut dia agar demokrasi khas Indonesia bisa terwujud, semua pihak tidak boleh saling menghasut dan terpecah belah karena berbeda pandangan.
"Demokrasi kita yaitu mengoreksi tanpa harus caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang, demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari kemunafikan," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai hanya dengan ciri khas demokrasi Indonesia tersebutlah persatuan dapat dicapai. Persatuan, kata dia, akan mempermudah Indonesia dalam mencapai cita-cita luhur bangsa.
"Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," kata Prabowo mengutip mengutip peribahasa Jawa, yang mengungkapkan kondisi kekayaan alam yang berlimpah, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya.
Prabowo hari ini dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Joko Widodo atau Jokowi yang telah 10 tahun berkuasa. Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, data berbagai indeks demokrasi di level dunia menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia justru menunjukkan penurunan.
Data indeks demokrasi yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa skor demokrasi Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Ketika Jokowi pertama kali menjabat pada 2014, EIU mencatat bahwa skor indeks demokrasi Indonesia saat itu sebesar 6,95. Selain itu, demokrasi Indonesia selama di bawah Jokowi tidak pernah beranjak dari status demokrasi cacat (flawed democracy).
Hal serupa juga tampak pada Indeks Demokrasi Kepemiluan (Electoral Democracy Index), salah satu indeks yang mengukur demokrasi yang dirilis V-Dem Institute. Lembaga tersebut mencatat bahwa skor indeks demokrasi kepemiluan Indonesia pada 2014 adalah sebesar 0,669. Kemudian nilainya menurun menjadi 0,541 di tahun 2023.
Adapun survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkap 51 persen orang Indonesia mengaku takut membicarakan masalah politik dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi.
"Sebelumnya belum pernah mayoritas orang takut membicarakan politik, tetap di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, nyatanya ketakutan membicarakan politik dialami oleh mayoritas orang," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip dalam tayangan YouTube SMRC TV, Kamis, 17 Oktober 2024.
Foto 
