Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita politik mengenai rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Selain itu, ada soal manuver politik Kaesang Pangarep - putra Jokowi, menjelang pendaftaran calon pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 bulan depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi Batal Ngantor di IKN bulan ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Publik kembali menyoroti keberlanjutan pembangunan IKN di tengah kesiapan pemerintah menggelar Upacara 17 Agustus tahun ini. Presiden merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI pertama kali di IKN. Awalnya Jokowi juga mengatakan akan berkantor di IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai hari ini belum siap.
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah," kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024. "Sudah (terima laporan dari PUPR) tapi belum (siap)."
Mengenai rencana pindah ibu kota, Presiden Jokowi juga tidak mau memaksakan untuk mengeluarkan Keppres sebagaimana diatur Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jokowi masih melihat situasi di lapangan.
Hasyim Resmi Dipecat KPU
Presiden Jokowi telah menandatangani surat keputusan presiden atau Keppres Nomor 73 Tahn 2024 pada tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027.
Keppres ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Jumat, 5 Juli 2024, yang menyatakan Hasyim Asy'ari terbukti melanggar etik atas dugaan pelecehan seksual. DKPP menyatakan bahwa Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT – perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Pengganti Hasyim sebagai anggota komisioner KPU akan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Komisioner KPU, August Mellaz di Kantor KPU RI, Jumat 5 Juli 2024, mengungkapkan pengganti Hasyim kemungkinan akan diambil dari sisa 14 kandidat yang mengikuti seleksi komisioner pada 2022. Nama yang kemungkinan adalah Iffa Rosita.
Revisi UU Wantimpres jadi Usul Inisiatif DPR
Seluruh fraksi partai politik menyetujui Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Kesepakatan itu diperoleh saat DPR menggelar rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus pada Kamis, 11 Juli 2024.
RUU Wantimpres berisi perubahan nomenklatur nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nantinya presiden bisa memilih ketua lembaga tersebut serta menentukan jumlah anggota tanpa kuota 8 orang Wantimpres saat ini. Aturan baru juga bakal memperbolehkan anggota parpol menjadi DPA.
Menanggapi isu wacana revisi UU Wantimpres, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang sejajar dengan presiden seperti mau kembali ke era Orde Baru. Setelah amandemen 1999-2022, level Wantimpres diubah tidak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya hanya memberi saran.
Kaesang Bertemu Airlangga
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Kedatangan Kaesang disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Airlangga dan Kaesang membahas potensi kerja sama kedua partai di pilkada 2024, termasuk pertarungan di pemilihan gubernur atau pilgub DKI Jakarta. Golkar menjadi partai politik kedua yang ditemui oleh putra bungsu Jokowi itu di tengah persiapan pemilihan kepala daerah. Pekan lalu dia menemui pimpinan Partai Keadilan Sejahtera.
Di depan Airlangga, Kaesang mengatakan kader Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa jadi penantang untuk Anies Baswedan di Jakarta. Sementara Ketum Golkar menawarkan alternatif lain: Jusuf Hamka sebagai pendamping Kaesang di Pilgub Jakarta.
"Untuk Ridwan Kamil ini masih kita evaluasi, kita masih bicara dengan partai-partai pendukung di KIM," kata Airlangga usai bertemu Kaesang.
Duet Kaesang - Jusuf Hamka Mencuat
Wacana duet Kaesang Pangarep dan Jusuf Hamka alias Baba Alun ini dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis, 11 Juli 2024, usai bertemu para pimpinan Partai PSI. Airlangga beralasan menyodorkan Jusuf Hamka lantaran tantangan besar di Jakarta adalah terkait infrastruktur, terutama kemacetan.
Jusuf Hamka sudah lama malang melintang di dunia usaha, khususnya infrastruktur. Dia juga dikenal sebagai 'bos jalan tol'. Babah Alun merupakan pendiri PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Juru Bicara PDIP Chico Hakim menilai munculnya kemungkinan duet antara Kaesang dan Hamka bukanlah wacana yang serius. Sebab, Partai Golkar masih mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. “Kami rasa, kalau berdasarkan survei, Ridwan Kamil lebih baik daripada Kaesang maupun Jusuf Hamka,” katanya melalui pesan singkat, Jumat, 12 Juli 2024.
Sementara Koordinator Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta 2024 adalah hal yang bagus. Yang penting, kata dia, penyelenggaraan Pilgub Jakarta berlangsung dengan adil jika seandainya nanti Anies-Sohibul melawan Kaesang-Hamka. "Bakalan seru nanti kalau lawan Anies-Sohibul Iman,” kata Ahmad dalam pesan tertulisnya lewat aplikasi WhatsApp, Jumat, 12 Juli 2024.
EKA YUDHA | SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan Editor: Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres