Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama DPR RI Marwan Dasopang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana melawat ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025. Ia berharap kunjungan kenegaraan itu menjadi kesempatan Presiden Prabowo melobi pemimpin Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Marwan menyebut Indonesia membutuhkan tambahan kuota untuk mengurai masalah daftar tunggu yang terlampau lama di beberapa daerah. “Kami berharap beliau sampai ke Saudi dan ketemu Raja di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” kata Marwan saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Panitia Kerja Biaya Haji Komisi Agama DPR datang ke Istana untuk melaporkan langsung ke Presiden Prabowo penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi sebesar Rp89,4 juta dan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi sebesar Rp55,4 juta per orang.
Jika dibandingkan dengan 2024, penurunan BPIH pada 2025 mencapai sekitar Rp4 juta lebih, sementara untuk Bipih sebesar Rp600 ribuan.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR juga mengungkap persoalan waktu tunggu haji yang terlampau lama di beberapa daerah. Misalnya di Sulawesi Selatan, ada kabupaten dengan masa tunggu haji di atas 49 tahun. “Cukup berat mengurai ini, kalau mereka menunggu daftar tunggu itu mungkin keburu almarhum,” kata Marwan.
Dia menyebut daftar tunggu yang terlampau lama itu memengaruhi psikologis para calon peserta haji, mengingat jumlahnya mencapai 5 juta jemaah. “Sudah ada yang merasa was-was tidak akan sampai berangkat haji dalam keadaan lansia dan kurang sehat. Bahkan merasa tidak akan sampai lagi umur menuju pemberangkatan,” tuturnya
Dia menilai tambahan kuota haji sebanyak 5.000–10.000 orang, jika berhasil diterima Indonesia, itu akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para calon peserta haji.
“Beliau menyambut baik dan dia akan mengagendakan perjalanan. Tentu, para jamaah dan kami di Komisi VIII berharap Bapak Presiden pada pertemuan itu menyampaikan ke pihak Saudi,” sambung Marwan.
Di luar tambahan kuota, Marwan mengungkap DPR juga menjajaki strategi lainnya untuk mengurai persoalan daftar tunggu pemberangkatan haji yang lama, di antaranya Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara sahabat khususnya mereka yang masih punya sisa kuota haji.
“Nanti kami mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji sehingga kita bisa mengirimkan jemaah, mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Ketua Komisi VIII DPR.
Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci pada 2025 sebanyak 221.000 orang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, pada 30 Desember 2024, juga menyebut jumlah yang sama. Dari jumlah itu, Nasaruddin menyebut 2.210 di antaranya merupakan petugas haji Indonesia.
Foto 
