Prabowo dan Menkomdigi Bahas Strategi Lindungi Anak di Ruang Digital hingga E-Government

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital. Meutya menghadap Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025, untuk melaporkan berbagai program transformasi digital yang dijalankan Kementerian Komdigi, termasuk di antaranya digitalisasi sistem-sistem pemerintahan (e-government).

“Tadi membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat seperti apa,” kata Meutya setelah rapat.

Meutya menuturkan ada kemungkinan menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

“Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan pemerintah juga akan melibatkan DPR untuk bersama-sama menentukan rumusan aturan yang tepat.

“Sekali lagi, kami keluarkan aturan sambil bicara dengan DPR apa aturan, undang-undang seperti apa yang bisa kita keluarkan untuk melindungi anak-anak kita,” kata Meutya.

Dia menegaskan Prabowo menyoroti isu perlindungan anak di ruang digital. “Beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari, dan agar bisa dilaksanakan. Beliau amat mendukung bagaimana perlindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita,” tuturnya.

Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama Menkomdigi  selama sejam lebih. Dalam rapat terbatas itu, hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo dan Menkomdigi Bahas Transformasi Digital dan E-Government

Presiden dan Menkomdigi juga membahas program-program strategis Kementerian Komdigi, antara lain transformasi digital dan penerapan e-government di berbagai sektor layanan publik.

“Program-program di Komdigi, di antaranya terkait dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government, sebagaimana kita tahu Presiden sangat concern dengan digitalisasi,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan Presiden memberikan perhatian besar pada digitalisasi layanan publik. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik.

Meutya juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan berbagai program yang tengah dijalankan Kementerian Komdigi. Salah satu program tersebut adalah dukungan percepatan transformasi digital di instansi pemerintah.

Pertemuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung agenda digitalisasi sebagai salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik di Indonesia.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan Yusril Nilai MK Berpeluang Hapus Ambang Batas Parlemen