Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Program ASN PPPK, 293 Ribu Guru Honorer Jadi ASN

Kementerian Pendidikan memastikan guru PPPK yang diangkat harus menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya.

24 Februari 2023 | 10.17 WIB

Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2002. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS atau guru honorer. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Perbesar
Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2002. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS atau guru honorer. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan sebanyak lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui program ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

“Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” katanya pada Kamis, 24 Februari 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Nadiem mengatakan Kementeriannya senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski telah membawa hasil yang positif, Nadiem berpesan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani yang belum lama dilantik untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan Kementerian Pendidikan harus memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya. “Ini termasuk mengawal pengadaan guru PPPK,” ujarnya.

Selain itu, Nadiem juga meminta kepada Dirjen GTK untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan GTK yang berkualitas di seluruh Indonesia. GTK yang berkualitas harus terwujud karena Kemendikbudristek memiliki prioritas lain yakni mewujudkan sistem manajemen talenta yang lebih terorganisir dan terstruktur.

Nadiem meyakini sistem yang lebih terorganisasi dan terstruktur akan mendukung peningkatan signifikan pada capaian prestasi pelajar Indonesia di ajang talenta tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan data tahun lalu, terdapat lebih dari 4 ribu prestasi yang berhasil ditorehkan Indonesia pada berbagai ajang kompetisi.

Pencapaian itu pun mendorong Kemendikbudristek untuk membuka ruang lebih besar bagi anak-anak Indonesia agar dapat menyalurkan bakat dan minatnya guna memastikan mereka mendapatkan apresiasi yang layak.

Oleh sebab itu, Nadiem turut menugaskan Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Tatang Muttaqin untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen talenta. “Sekaligus memanfaatkan jejaring talenta yang telah terbentuk saat ini untuk dapat semakin memperkuat prestasi anak bangsa,” kata Nadiem.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus