Repotnya Menegur Gus Dur

VONIS terhadap Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tinggal menunggu ketukan palu. Draf rekomendasinya telah dibahas bersama antara Dewan Syuriah dan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu pekan lalu. Juga dikuatkan dalam pertemuan 100 kiai di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Sumberwaringin, Jember, Jawa Timur, Jumat malam pekan silam. "Kita semua telah sepakat bulat, semua pendapat telah mengerucut pada suara yang sama dan disalurkan lewat sikap PBNU," kata K.H. Abdul Muchid Muzadi, yang didaulat menjadi juru bicara mereka. Rumusan itu telah final, tinggal penyempurnaan di sana-sini. "Dan ditandatangani Ketua Umum PBNU dan Rois Aam, K.H. Sahal Mahfudz," tutur K.H. Mustofa Bisri. Sikap dimaksud jelas bertujuan menolak keputusan Dewan Syuro PKB mereposisi Saifullah Yusuf dari sekjen menjadi salah satu Ketua PKB, 1 September lalu. Reposisi dianggap tindakan sewenang-wenang dari Ketua Dewan Syuro K.H. Abdurrahman Wahid. PBNU pun, atas permintaan para kiai, akan menegur keras cucu pendiri NU Hadlratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Hanya teguran keras? Ya, itulah langkah maksimal yang bisa diputuskan untuk memperbaiki gaya dan pola kepemimpinan Gus Dur selama ini. Dalam pertemuan di Lirboyo dua pekan sebelumnya, memang sempat terlontar gagasan menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk mengoreksi Gus Dur. Tapi, mengingat energi yang diperlukan cukup besar, akhirnya ide tersebut tak berkembang dalam pertemuan di Kajen, Pati, 14 September lalu. Kiai Sahal Mahfudz selaku tuan rumah mengingatkan bahwa pemilu sudah dekat. Karena itu, semua pihak harus membangun kekompakan dan mengeliminasi hal-hal yang kurang perlu. "Islah adalah yang terbaik, karena pemilu sudah dekat dan kita perlu menyelamatkan umat," ujar K.H. Abdullah Faqih dari Langitan, seperti dikutip orang dekatnya yang menolak disebut namanya. Secara garis besar, menurut Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi, rekomendasi yang akan disampaikan bersifat mendorong agar hubungan NU dan PKB kembali cair. Untuk itu, khususnya menghadapi Pemilu 2004, PKB diminta tidak lagi membuat kebijakan yang justru merugikan, seperti reposisi pengurus. "Ini aspirasi para kiai selama ini," katanya. Para kiai mafhum jika Gus Dur tak akan begitu hirau dengan teguran PBNU itu. "La wong MPR yang mengangkatnya jadi presiden saja dilawan," bisik seorang kiai, tertawa. Apalagi imbauan PBNU, yang ketua umumnya dianggap pesaing dia. Dugaan itu sepertinya tak akan jauh meleset. Gus Dur tetap yakin betul keputusan Pleno Dewan Syuro benar adanya. Bahkan, hal tersebut merupakan bagian dari upaya demokratisasi dalam tubuh PKB. "PKB ingin menegakkan demokratisasi. Jadi, enggak mungkin kalau peraturan di dalam PKB sendiri enggak dijalankan," katanya kepada Lea Pamungkas dari TEMPO (lihat "Saya Hafal Perilaku Kiai"). Kalaupun kemudian muncul beragam pendapat, dia menilainya hanya terjadi pada pihak yang memang tidak memahami aturan main di internal PKB. "Kiai itu ada dua macam. Ada yang diam, ada yang bunyi. Nah, yang bunyi itu hanya beberapa orang, paling cuma sepuluh," ujarnya. Karena itu, sejak akhir pekan kemarin, menurut Khofifah Indar Parawansa, Gus Dur akan bersafari menyambangi sejumlah kiai yang berpengaruh kuat di basis NU, seperti K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), K.H. Chotib Umar dan K.H. Muchid Muzadi (keduanya dari Jember), serta K.H. Zakky Ubaid (Pasuruan), dan K.H. Abdullah Abbas (Buntet, Cirebon). "Komunikasi selama ini hanya lewat media. Dengan berdialog langsung, semoga bisa muncul perkembangan yang lebih baik," ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB itu. Sebaliknya, dua orang kepercayaan Gus Dur, Alwi Shihab dan Mahfud Md., menunjukkan sikap moderat. Sementara pekan lalu Alwi mengusulkan perlunya konsesi guna mencapai solusi yang memenangkan semua pihak, kali ini dia malah mengisyaratkan akan menerima rekomendasi PBNU. "Apa pun yang direkomendasikan PBNU akan mendapat tempat yang serius di PKB. La wong yang mendirikan (PKB) PBNU," katanya seusai bertemu Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi di Surabaya, Kamis pekan kemarin. Mahfud pun bakal seayun-selenggang dengan Alwi. Untuk mencapai konsesi yang win-win solution, dia berpendapat agar keputusan Dewan Syuro secara formal diterima Pleno PKB. Namun, DPP kemudian menundanya, tapi dengan syarat: Saifullah selaku sekjen harus membatasi pernyataannya tentang isu tertentu. "Dalam hal apa? Ya, itu kita rumuskan bersama," katanya. Skenario lain, tutur mantan Menteri Pertahanan itu, bisa juga Pleno DPP menerima reposisi sekjen. Tapi, untuk menepis prasangka yang pernah berkembang seolah reposisi merupakan upaya penyingkiran kader-kader NU, PBNU dan para kiai dipersilakan menunjuk kader NU untuk duduk selaku sekjen. Terlepas dari semua asumsi tersebut, sebagai pribadi ternyata Mahfud cenderung menginginkan agar soal reposisi Saifullah itu dibuat status quo. Artinya, keputusan reposisi ditunda sampai selesai pemilu legislatif dan presiden 2004. "Pendapat Pak Alwi Shihab rasanya hampir sama, karena kami sering berdiskusi," kata arek Madura itu. Sudrajat, Mahbub, Bandelan Amarudin