Celah DPR Menyiasati Putusan MK Soal Presidential Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi ini angin segar bagi demokrasi. Sudah 27 kali uji masyarakat sipil menggugat ambang batas pencalonan presiden itu ke MK. Uji materi presidential threshold tersebut sebagian dimentahkan hakim konstitusi dengan menyatakan perkara tidak bisa diterima, perkara ditarik kembali, atau perkara ditolak.

Sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2 Januari 2025. ANTARA/Fauzan

Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR, mengatakan putusan MK menjadi bahan baru membentuk omnibus law politik. Politikus Partai Golkar ini mengatakan akan meninjau ulang persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. DPR akan membahas undang-undang tersebut setelah reses. Saat ini para anggota DPR tengah reses hingga 20 Januari 2025.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berharap tidak ada upaya DPR mengubah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pengamat politik ini menyerukan agar masyarakat sipil berperan mengawasi manuver anggota Dewan.

DPR pernah mencoba merevisi Undang-Undang Pilkada, satu hari setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon kepala daerah. Publik merespons manuver DPR itu dengan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di berbagai daerah.

Ray menduga DPR masih bisa menyiasati putusan MK tentang presidential threshold itu. Misalnya, DPR mengatur partai mensyaratkan calon presiden yang diusung mesti ketua umum yang eksis selama dua kali pemilu. “Sebaiknya jangan lagi ada rekayasa yang bisa memancing kegusaran publik. Partai politik harus menerima bahwa pandangan mereka perihal presidential threshold itu bertentangan dengan konstitusi,” ujar Ray pada Ahad, 5 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan DPR dan pemerintah tidak akan sulit mengakali putusan MK itu. Sebab, secara politik antara DPR dan pemerintah saat ini cenderung akur. Dia juga menyoroti banyak kasus pembuatan undang-undang kontroversial yang tidak melibatkan partisipasi publik seperti revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan omnibus law Cipta Kerja.

Adi menilai masih ada celah bagi DPR membuat aturan baru setelah Mahkamah Konstitusi menghapus syarat ambang batas calon presiden. Misalnya, kewajiban partai berkoalisi atau memperketat syarat partai politik ikut pemilu. Adi merujuk putusan MK hanya menyatakan kandidat presiden hanya bisa diajukan oleh partai peserta pemilu. “Apa sih yang tidak (bisa) oleh DPR? Kalau mereka berkehendak, besok pun mereka bikin aturan, walau kontroversial dan ditolak oleh rakyat,” ucap Adi.

Dosen hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, juga menilai DPR dan pemerintah bisa mengakali putusan MK itu dengan cara membatasi partisipasi partai politik dalam pemilu legislatif. Dengan begitu, kata Zainal, calon presiden hanya diikuti oleh kandidat dari partai yang mengikuti pemilu saja. Walhasil, putusan MK tak menghasilkan demokrasi yang substansial, yakni setiap warga negara bisa menjadi calon presiden.

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar. TEMPO/Imam Sukamto

Zainal mengatakan parliamentary threshold bisa kembali dihidupkan dengan persentase tertentu dalam skenario tersebut. Ia merujuk ambang batas parlemen 4 persen suara partai yang sudah dihapus oleh MK pada Maret 2024. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi tidak menemukan dasar penetapan angka atau persentase paling sedikit 4 persen dalam pasal tersebut. “Tidak mungkin partai mengusung calonnya menjadi presiden tapi tidak punya orang di parlemen,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan ada mekanisme baru soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden melalui undang-undang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan akan membahas hal ini bersama koleganya di DPR setelah reses. ●

Ervana Trikarinaputri dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.