Pelatihan Militer di Kampus Menuai Penolakan

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemahasiswaan menolak rencana pemerintah memasukkan pendidikan militer ke kampus. Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra, menilai rencana itu berpotensi memasukkan budaya militeristik, termasuk melanggengkan perpeloncoan, di kalangan mahasiswa. “Merusak iklim budaya pendidikan demokratis,” katanya pada Selasa, 18 Agustus lalu.

Ardimanto menilai aksi bela negara tidak hanya melalui pelatihan militer, tapi bisa dengan meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa. Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar, meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan daripada menerapkan pendidikan militer. Sedangkan koordinator bidang sosial-politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Rozy Brilian Sodik, meminta pemerintah memperjelas tujuan pendidikan militer, karena bela negara memiliki aspek luas dan bisa dilakukan dalam banyak hal.

Pada Ahad, 16 Agustus lalu, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan pendidikan militer bersifat sukarela dan akan dimasukkan ke penilaian satuan kredit semester. Menurut dia, program itu bertujuan agar anak muda bisa lebih mencintai negara dan bangga menjadi orang Indonesia. Wahyu mengatakan rasa cinta kepada negara bisa ditunjukkan dengan bergabung sebagai komponen cadangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk membahas petunjuk teknis penerapan pendidikan militer di kampus. Ada kemungkinan pendidikan militer dimasukkan saat penerimaan mahasiswa baru di kampus. “Memang (kampus) diimbau memasukkannya ke proses penerimaan mahasiswa,” ujar Paristiyanti.

Mudarat Pendidikan Militer

PENDIDIKAN militer untuk komponen cadangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Rencana pemerintah menerapkan pendidikan militer di kampus bisa berdampak negatif.

Syarat Komponen Cadangan
• Pasal 33 ayat 1:
Setiap warga negara berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan.

• Pasal 33 ayat 2:
Setiap warga negara yang mendaftar menjadi calon komponen cadangan harus memenuhi persyaratan:
(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(3) Berusia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun.
(4) Sehat jasmani dan rohani.
(5) Tidak memiliki catatan kriminalitas.

• Pasal 37 ayat 2:
Calon komponen cadangan berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Dampak Negatif Pendidikan Militer di Kampus
- Tak dibutuhkan karena negara tidak dalam keadaan darurat militer atau berkonflik.
- Berpotensi meneruskan budaya kekerasan di kampus.
- Berpotensi mengikis daya kritis mahasiswa.
- Bisa membungkam ekspresi anak muda dalam jangka panjang.
- Bukan solusi untuk masalah rendahnya rasa nasionalisme generasi muda. Anak muda muak terhadap korupsi dan ketidakadilan hukum.

Densus 88 Tangkap Istri Ali Kalora

TIM Detasemen Khusus Antiteror 88 Markas Besar Kepolisian RI meringkus Ummu Syifa, 28 tahun, istri pemimpin Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora. “Dia menyembunyikan informasi soal keberadaan sejumlah buron kasus terorisme,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Selasa, 18 Agustus lalu.

Syifa ditangkap di Jembatan Puna, Kasiguncu, Poso Pesisir Selatan, Sulawesi Tengah, pada 29 Juli lalu. Densus 88 juga menangkap YS, anggota Mujahidin Indonesia Timur, di Desa Tangkura, Poso.

Awi menjelaskan, YS diketahui berperan mengantarkan calon anggota Mujahidin Indonesia Timur dan menyuplai logistik. “Ada uang Rp 1,5 juta dan makanan untuk membantu kelompok teroris,” katanya.