Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mempertanyakan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah? Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, NGO terkait isu TNI? @DPR_RI,” kata Saiful Mujani dalam pernyataannya di media sosial X miliknya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Jalur Gelap Penjualan Senjata Api ke Organisasi Papua Merdeka
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saiful Mujani mengizinkan Tempo mengutip pernyataannya di X. Menurut dia, secara substantif pembahasan revisi UU TNI tersebut menyimpang dari amanat reformasi. Padahal, kata dia, reformasi berupaya menjadikan TNI lebih profesional dalam pertahanan negara, bukan melebarkan peran tentara di wilayah sipil.
Sebaliknya, kata Saiful, reformasi justru harus membatasi atau bahkan menghilangkan peran TNI di wilayah sipil agar pertahanan dikelola secara lebih profesional. “Ini melanggar amanat reformasi. Ini kemunduran kita bernegara,” kata Saiful.
Menurut Saiful, seharusnya pemerintah dan DPR membuka pembahasan RUU TNI agar tidak ada substansi yang menyimpang. Tanpa melibatkan partisipasi publik, kata Saiful, secara prosedur telah menyimpang.
“Kami akan persoalkan di Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya,” katanya.
Saiful memandang bahwa tidak ada hal yang mendesak agar RUU TNI segera diundangkan. Ia melihat ada kecenderungan menambah jabatan sipil untuk TNI lewat revisi ini untuk mengakomodasi perwira menganggur sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi, bukan soal bangsa, tetapi desk job para perwira TNI yang nganggur,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan sudah menjadi kebiasaan legislator Senayan rapat di hotel. "Dari dulu. Coba kamu cek," ujar Utut saat ditemui di sela-sela rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025. "(Pembahasan) Undang-undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di InterContinental. Kok, enggak kamu kritik."
Politikus PDI Perjuangan ini tak ingin menanggapi saat ditanya mengenai kebijakan efisiensi anggaran. "(Efisiensi) itu kan pendapatmu," ujar dia.
Adapun DPR bersama pemerintah menggelar rapat di Hotel Fairmont, untuk membahas lebih detail perihal daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU TNI. Pembahasan dilakukan secara tertutup di hotel bintang lima itu.
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang mengebut pembahasan RUU TNI di hotel mewah. "Ini menunjukkan bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimik, omong kosong belaka, dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat," ujar Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
