Saweran Jumbo Pemburu Kursi

LIMA ratus lebih politikus Partai Gerakan Indonesia Raya berdatangan ke Sentul City, Jawa Barat, Rabu dua pekan lalu. Memarkir kendaraan masing-masing di situ, mereka lalu diangkut bus-bus kecil melewati perbukitan menuju kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor.

Di ketinggian Desa Bojong Koneng, Hambalang, rumah milik Prabowo Subianto membentang. Properti punya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra inilah tujuan para politikus calon legislator pada pagi itu. Menurut seorang peserta pertemuan, tetamu diminta meletakkan gadget mereka. "Kami tak boleh membawa telepon seluler ke tempat pertemuan," tuturnya.

Perjamuan digelar di ruang serbaguna, tempat yang dekat dengan istal milik tuan rumah. Di situ kursi merah dideretkan, muat buat menampung semua calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu. Setelah menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan doa untuk enam agama—menurut peserta itu memakan 45 menit—Prabowo berbicara tentang pemilihan umum tahun depan.

Prabowo, menurut peserta yang lain, meminta para calon legislator bekerja sama untuk pemenangan pemilu. Prabowo melarang politikus partainya saling sikut. "Bagaimanapun, jeruk tak boleh makan jeruk," kata peserta itu menirukan pernyataan Prabowo.

Oo Sutisna, calon legislator dari Jawa Barat IX, yang diwawancarai secara terpisah, menuturkan kerja sama antarcalon penting. Sebab, ujar dia, keberhasilan kader Gerindra meraup kursi Dewan bakal menentukan nasib pencalonan Prabowo sebagai presiden. "Pak Prabowo minta kami bekerja keras dan turun ke lapangan," kata Ketua Gerindra Jawa Barat ini.

Setelah Prabowo, Ketua Umum Suhardi menjelaskan teknis pemilihan. Ia antara lain menjelaskan perlunya merekrut anggota. "Mirip presentasi multilevel marketing," ujar seorang peserta. Materi lain adalah soal daerah pemilihan, juga pentingnya kerja saksi di tempat pemungutan suara. Ketika Suhadi memberi penjelasan, kata peserta itu, anggota Dewan Pembina, Hashim Djojohadikusumo, meminta waktu. Adik Prabowo itu menjelaskan pembiayaan partai.

Menurut peserta itu, Hashim menjelaskan ongkos untuk membayar saksi tidak kecil. Ia memperkirakan perlu sekitar Rp 700 miliar untuk persiapan pemilihan. Dana itu di luar keperluan untuk iklan di media massa. Pada Pemilu 2009, ongkos saksi ditanggung partai, yang mengumpulkan dana dari donatur. "Tahun ini tak mungkin partai mampu membiayai lagi," ucap Hashim, ditirukan politikus itu.

Dalam pertemuan itu disampaikan perlunya dana "gotong-royong". Besarnya Rp 300 juta untuk calon anggota Dewan pusat, Rp 100 juta untuk calon anggota Dewan provinsi, dan Rp 30 juta untuk Dewan kota atau kabupaten. Sejumlah politikus Gerindra yang hadir mengaku kaget terhadap permintaan dana itu. "Pengeluaran untuk pribadi saja sudah besar," kata seorang calon legislator. Tapi sebagian calon mengatakan permintaan dana sudah disampaikan ketika wawancara seleksi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan dana saweran calon yang disebut dalam pertemuan di rumah Prabowo baru perkiraan. Menurut dia, jumlah itu bisa berubah tergantung jumlah total tempat pemungutan suara. Para calon sudah diberi tahu soal dana gotong-royong pada saat seleksi. Dananya itu pun bisa dicicil. Mereka yang punya dana lebih juga disebutnya bisa memberikan subsidi silang. "Semua akan masuk rekening khusus dan diaudit," ia menambahkan.

Cara ini, ujar Fadli, dilakukan agar dana partai tak didukung segelintir orang. "Kami juga tak ingin ada calon modal dengkul," katanya. Di luar dana gotong-royong, Fadli menjamin tak ada dana pungutan lain.

Fadli menyebutkan hitung-hitungannya amat rinci. Setidaknya dua saksi ada di tempat pemungutan suara, lalu di panitia pemilihan kecamatan, hingga Komisi Pemilihan Umum Daerah. Rantai ini, menurut dia, tak boleh terlewat. Para saksi diharapkan tak sekadar hadir, tapi juga paham teknis mengawasi di setiap tempat agar tidak terjadi kecurangan.

Soal ini, Fadli mengaku partainya tergolong masih kurang pengalaman. Pada Pemilu 2009, mereka merekrut saksi secara serabutan dari orang nonpartai. Meski hadir di setiap tempat pemungutan suara, mereka tak tahu jenis-jenis dokumen resmi. Dulu ongkos transportasi dan uang makan Rp 50-100 ribu, sekarang bisa Rp 200 ribu per orang.

Fadli menyatakan duit gotong-royong bukan untuk partai, melainkan dikembalikan kepada calon. "Bentuknya atribut dan pembiayaan saksi," tuturnya.

Demi persiapan atribut, Prabowo menyediakan sesi foto berdua dengan setiap calon yang hadir di Bojong Koneng. Satu per satu mereka berdampingan dengan Prabowo, yang seperti biasa mengenakan setelan safari berwarna krem. Asisten sesekali membenahi penampilannya. "Katanya, foto berdua ini perlu jika calon ingin mencetaknya di spanduk atau baliho," ujar seorang peserta.

Ongkos politik perebutan kursi Dewan memang kian mahal. Dengan sistem proporsional terbuka, calon legislator akan beradu popularitas. Pemilik kursi di Senayan akan ditentukan oleh perolehan suara setiap calon. Walhasil, pertarungan antarcalon dalam satu partai pun bakal terjadi.

Dengan pertarungan terbuka seperti itu, jorjoran biaya kampanye akan terjadi. Selain wajib menyumbang untuk keperluan partai, setiap kandidat perlu menyiapkan pengeluaran masing-masing. Tiap calon memerlukan ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung popularitas mereka (Tempo, 29 April-5 Mei 2013).

Para calon juga menanggung ongkos saksi pada hari pemilihan. Karena nilainya besar, ongkos saksi umumnya ditanggung bersama oleh calon satu partai di satu daerah pemilihan. Para saksi juga direkrut dari kader partai masing-masing.

Cara ini yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selama ini, menurut politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, partailah yang mengkoordinasi biaya saksi. Semua calon dalam satu daerah pemilihan akan patungan membayar saksi. "Kecuali kalau mau punya saksi sendiri, itu ongkos sendiri," kata Budiman.

Pada Pemilu 2009, Budiman membayar saksi bentukan timnya. Biayanya Rp 20 ribu per orang untuk 4.000 saksi. Duit Rp 20 ribu itu untuk membeli pulsa agar saksi melaporkan perolehan suara. "Calon lain ada yang lebih dari itu," ujar Budiman.

Biaya saksi umumnya berbeda tiap daerah pemilihan. Menurut politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo, biaya saksi umumnya diserahkan ke partai. Namun duitnya sebenarnya adalah saweran dari calon di daerah pemilihan. Besarnya tak dipatok, tapi minimal Rp 2 juta per calon, untuk daerah pemilihan terkecil. Koordinator pemenangan wilayah menjadi dirigennya. "Tapi, harus diingat, biaya saksi berbeda tak hanya antardaerah, tapi juga tiap masa," kata Arif, yang maju lagi di daerah pemilihan Jember, Jawa Timur.

Ongkos saksi meliputi biaya untuk transportasi, konsumsi, dan uang saku. Besarnya masih dihitung. "Ongkos saksi di Jakarta akan berbeda dengan Jawa Timur atau Papua, yang memiliki kondisi geografis berbukit-bukit," ucapnya.

Setoran lain ke partai, menurut Budiman, sudah dipotong dalam iuran anggota. Potongan itu dilakukan per bulan. Menurut Budiman, tak ada potongan lain. "Partai paham betul karena ongkos politik memelihara konstituen tak sedikit," katanya.

Partai Persatuan Pembangunan punya mekanisme sendiri. Partai berlambang Ka'bah ini juga menerapkan model tanggung renteng ongkos politik untuk para calonnya. "Ini untuk ongkos sosialisasi, alat peraga, atribut kampanye, dan biaya saksi," ujar Ketua Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis.

Partai ini tidak mematok rupiah yang harus dibayarkan calon. Namun semua calon hingga satuan daerah pemilihan terkecil membahasnya bersama. Mereka menentukan jumlah biaya yang harus ditanggung. Pengurus partai, dalam hal ini koordinator pemenangan di wilayah pemilihan, menjadi pengaturnya. Sumbangan paling besar ditanggung calon nomor urut paling atas.

Nomor urut calon memang menjadi indikator. Bukan hanya popularitas calon dan kemampuannya menangguk suara, melainkan juga faktor ekonomi. Tak mengherankan, banyak calon yang punya dana memilih tiga posisi kunci. Nomor teratas, nomor yang sesuai dengan nomor urut partai dalam daftar peserta pemilu, dan nomor paling bawah.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho menyatakan partainya tak memungut biaya dari calon. Kata dia, satu-satunya pungutan adalah iuran anggota, terutama dari mereka yang sudah menjadi anggota Dewan. "Besarnya bisa sepertiga gaji mereka," ujar Ridho. "Mereka yang berlebih diharapkan bisa menanggung calon yang ekonominya kurang."

Duit itu plus sumbangan lain dipakai untuk mengongkosi saksi dan atribut pemilu. Karena para saksi umumnya pengurus struktur partai di tingkat kecamatan hingga pusat, kata dia, mereka tak mau dibayari.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati menyatakan semua calon dari partainya juga dibebaskan dari ongkos operasional pemilihan. "Partai yang akan membayari," ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum itu.

Adapun Partai Golkar, menurut Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Indra Bambang Utoyo, memungut sumbangan dari setiap kader. Ia menyatakan besarnya tak ditentukan partai. Pengumpulan dana, misalnya, dilakukan untuk membiayai survei mengukur potensi dan elektabilitas setiap calon di daerah pemilihan. Ada dua kali survei untuk 77 daerah pemilihan. Ongkos setiap survei di satu daerah pemilihan sekitar Rp 120 juta.

Ongkos sigi pendapat itu ditanggung partai dan calon di daerah pemilihan masing-masing. Misalnya dalam satu daerah pemilihan ada delapan calon. Biaya survei tinggal dibagi rata di antara mereka. "Jatuhnya tidak mahal dan itu dikoordinasi oleh partai," kata Indra.

Widiarsi Agustina, Ahmad Fikri, Muhammad Ridzi, Aryani Kristanti, Tri Artining, Erwan