Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara perihal bentuk dukungan dan kesetiaan partainya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Menurut dia, peran itu bisa dilakukan dengan terlibat mengawasi jalannya pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia meminta kepada para kader Demokrat, khususnya yang di legislatif untuk mencegah pemerintahan Prabowo melakukan penyimpangan. "Selalu membenarkan elemen pemerintah, padahal barangkali keliru, justru membahayakan Presiden Prabowo," katanya saat berpidato di Kongres VI Partai Demokrat, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor:Bagaimana Gerakan Perempuan Menumbangkan Rezim Soeharto
Dia berujar bahwa acapkali kebijakan menyimpang yang dibuat pemerintah muncul karena kealpaan dari koalisi. Karena itu, Presiden ke-6 ini mengatakan, sebagai partai koalisi sudah semestinya untuk tidak melakukan pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan yang keliru tersebut.
"Melakukan pembiaran sehingga pemerintah tidak berhasil, menurut saya keluar dari etika dan moral politik," ucapnya.
Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat bakal bekerja keras untuk menyukseskan jalannya pemerintahan Prabowo. Dia menilai, dukungan ke pemerintah itu bisa membuat rakyat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan semakin baik.
Kongres ke-6 Partai Demokrat telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum terpilih periode 2025-2030. AHY terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Partai Demokrat lima tahun ke depan.
Selain menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sidang pleno juga menetapkan kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi 2025-2030. Pelaksanaan kongres ini akan dilanjutkan dengan penetapan formatur untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang bakal diumumkan AHY segera.
Foto 
