Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyinggung perjalanan 10 tahun Partai Demokrat menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut, 10 tahun perjuangan di luar pemerintah tidak mudah. Apalagi, ada pihak yang tidak ingin Demokrat dalam pemerintah. Namun, SBY tak menyebut pihak itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menjadi partai di luar pemerintahan karena ada pihak yang tak menginginkan Demokrat dalam pemerintahan. Dalam kehidupan demokrasi yang belum matang, nasib oposisi tidak mudah," kata SBY dalam HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin 9 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Begitu pula dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu itu, ada prahara ingin mengambil alih kepemimpinan dan Partai Demokrat. Masalah itu dianggap menguras banyak waktu, energi, dan biaya untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokat.
Namun, SBY tak menyebut pihak yang ingin merebut kedaulatan itu. "Oleh karena itu, saya salut atas keberanian keteguhan dan mempertahankan rumah dan hak milik kita," kata SBY.
Diketahui, Partai Demokrat kepemimpinan AHY sempat berseteru dengan KSP Moeldoko pada 2021. Demokrat versi Kongres Luar Biasa Seli Serdang telah mengumumkan jajaran pengurus di bawah kepemimpinan KSP Moeldoko.
Selama kurun waktu 2021 sampai 2024, AHY dan Moeldoko saling berseteru mendapatkan klaim kepemilikan Partai Demokrat yang sah. Pada akhirnya, perseteruan itu dimenangkan Partai Demokrat versi AHY.
Adapun Partai Demokrat didirikan setelah SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden di MPR RI tahun 2001. Hari ini, Partai Demokrat merayakan HUT ke-23. Perayaan ini bersamaan dengan HUT ke-75 SBY. Sejumlah pengurus DPP Partai Demokat dan Fraksi Demokrat di parlemen turut hadir. Di antaranya, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono.