Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan sejumlah dugaannya terhadap skenario Presiden ke-7 Jokowi di Pilkada 2024. Hasto menilai Jokowi berupaya menjegal kemenangan pasangan calon yang diusung PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pilkada ini beliau (Jokowi) masih campur tangan, kemudian berbagai instrumennya masih memberikan intimidasi,” kata Hasto dalam tayangan podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada Jumat, 22 November 2024. Baik Akbar maupun Hasto telah mengizinkan isi podcast tersebut dikutip Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan itu dilontarkan Hasto usai dirinya mengungkapkan dia sedang diincar jadi tersangka oleh KPK lantaran turun tangan memenangkan pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri di Pilgub Sumatera Utara.
“Saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, Jokowi terlibat dalam memberikan tekanan karena sedang berupaya menjadikan momentum pilkada untuk menaruh kontrol di setiap daerah meskipun tak lagi berstatus sebagai pejabat negara. “Menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote-unquote hulubalang Sang Raja itulah,” ujarnya.
Hasto menyatakan, untuk kepentingan kekuasaan, Jokowi beraliansi dengan apa yang disebutnya sebagai partai cokelat yang diduga merupakan kepolisian untuk melakukan intimidasi terhadap pasangan calon. “Mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan Sang Raja, dengan Jokowi,” tuturnya.
Hasto menyontohkan bentuk intimidasi yang dialami paslon PDIP dari kepolisian. Di Papua misalnya, Hasto mengatakan kejadian penangkapan dan penggerebekan calon Bupati Biak Numfor Herry Naap oleh Brigade Mobil atau Brimob sarat dengan nuansa politik. “Ini sudah berlebihan,” kata Hasto dalam pesan singkat yang dibagikan melalui WhatsApp.
Selain di Papua, intimidasi dari kepolisian juga diterima oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan pendeta gereja untuk diperiksa penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah. Di Sumatera Utara, calon gubernur Edy Rahmayadi disebut tidak bisa menarik uang dari rekening banknya untuk urusan pilkada lantaran dihalangi oleh apa yang disebutnya sebagai partai cokelat.
“Di Sulawesi Utara, itu partai cokelat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, partai coklat itu super powerful,” kata Hasto.
Atas tekanan yang diterima paslon PDIP, Hasto mempertanyakan esensi kontestasi pilkada yang seolah-olah dijalankan secara demokratis tetapi ternyata memuat skenario pihak tertentu. “Buat apa pilkada kalau semuanya sudah mencoba untuk di-setting?” ujarnya.
Tempo masih melakukan upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait yang dituduh Hasto.
Foto 
