Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang dilakukan elemen mahasiswa merupakan reaksi berlebihan dan kontraproduktif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, reaksi serupa juga terjadi di dalam internal birokrasi dan pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa,18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua MPR RI ini mengatakan reaksi itu timbul karena masyarakat masih kaget dengan kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya. Menurut dia, sebagian masyarakat juga menyalahpahami maksud dan tujuan kebijakan Prabowo, khususnya dalam aspek penghematan anggaran.
“Tetapi sebagai sebuah reaksi kami dengar, kami perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal,” ujar dia.
Pada Senin, 17 Februari 2025 mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalanan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Bertajuk Indonesia Gelap, demo yang dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama koalisi masyarakat sipil ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan alasan mahasiswa menggaungkan tagar itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak transparan. "Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat," kata Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, 17 Februari 2025. Dalam aksinya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus itu menuntut pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada bidang pendidikan. Tempo/Prima mulia
Dalam unjuk rasa kemarin, BEM SI memiliki sejumlah tuntutan. Mahasiswa ingin pemerintah mencabut kebijakan pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu justru berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi, kebijakan pemangkasan juga menyasar anggaran pendidikan. Padahal, konstitusi sudah memberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan semua orang berhak mendapatkannya.
BEM SI juga menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran.
Selain itu, BEM SI meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis. Alasannya, instruksi pusat kadang tidak sampai ke daerah. Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwiungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam artikel ini
Foto 
