Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Sidang Tanwir Bahas Kemakmuran, PP Muhammadiyah Minta Prabowo Revisi UU yang Tidak Pro Rakyat

Muhammadiyah berharap Prabowo merevisi semua undang-undang dan kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pengentasan kemiskinan.

3 Desember 2024 | 21.48 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mendorong adanya realisasi dari pemerintah untuk memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, menurut dia, sejak kemerdekaan 1945 silam, kemakmuran itu belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun kemakmuran untuk seluruh masyarakat ini bakal menjadi tema pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah yang digelar pada 3-6 Desember 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anwar turut menyinggung jumlah penduduk miskin di Indonesia yang disebutnya empat kali lipat lebih banyak dibanding Malaysia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 sebanyak 25,22 juta jiwa atau 8,9 persen dari total penduduk.

Dia mengatakan, negara memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut telah tertuang dalam amanat konstitusi, yakni Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

"Untuk itu, kami berharap agar Presiden Prabowo merevisi semua undang-undang dan kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak mendukung program pengentasan kemiskinan," katanya ketika dihubungi, Selasa, 3 Desember 2024.

Dia memaparkan sejumlah regulasi pemerintah yang masih belum memprioritaskan kepentingan rakyat. Di antaranya UU Minerba, UU Cipta Kerja, kebijakan impor, kebijakan perbankan yang masih bias ke pemilik kapital, kebijakan soal proyek strategis nasional yang masih menggusur hak rakyat dan melanggar HAM, hingga problem judi online.

Menurut dia, sejumlah regulasi itu perlu direvisi dan dikaji kembali oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, kata Anwar, regulasi yang cenderung menguntungkan pemilik kapital, menyebabkan rakyat menderita.

"Sehingga kemiskinan tetap saja belum tertuntaskan," katanya.

Namun, dia meyakini pemerintahan Prabowo dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi, ujarnya, Prabowo kerap berbicara soal implementasi pemerintahan yang pro terhadap rakyat dan orang miskin.

Dia mengimbau agar pemerintahan Prabowo dapat bekerja sama dengan seluruh elemen dalam rangka memberdayakan masyarakat. "Sehingga diharapkan kita sebagai bangsa dapat menghadirkan kemakmuran bagi setiap orang di negeri ini, hidup aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia," ucapnya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus