Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat yang juga peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman, menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, hal itu berbanding terbalik dengan realita masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” kata Herlambang ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Herlambang menjelaskan kebohongan yang dimaksud adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat dimulainya Pemilu 2024. “Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar Hasto pada 14 Februari 2024.
Menurut Herlambang, ketika tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, maka akan membuat masyarakat sipil memiliki andil yang lebih besar ketimbang partai politik. “Kita bisa menyaksikan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai politik saat ini,” tuturnya.
Meski hingga kini belum memutuskan akan berada di dalam maupun luar pemerintahan mendatang, terdapat sinyal kedekatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berujung pada kemungkinan partai banteng akan mendukung pemerintahan mendatang.
Baru-baru ini Prabowo bahkan disebut-sebut telah menyiapkan dua kursi menteri atau setingkat menteri untuk PDIP. Menurut sumber dari dua petinggi PDIP dan Partai Gerindra, kursi itu akan diberikan kepada Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Hal itu juga tidak dibantah ataupun dibenarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia hanya berharap Prabowo bisa membentuk kabinet yang efektif dan membangkitkan optimisme publik. “Kabinet bisa menjawab tantangan ke depan,” kata dia dalam laporan majalah Tempo yang terbit pada Senin, 23 September 2024.
Budi merupakan orang dekat Megawati. Ia menjadi ajudan saat Megawati menjabat Presiden. Sementara Azwar merupakan kader PDIP. Narasumber yang sama dari PDIP dan Gerindra menyebut keduanya akan ditarik Prabowo sebagai menteri profesional. Dengan begitu hubungan antara pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo dengan PDIP dapat terjalin dengan baik.
Hingga kinu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan sikap resmi partai banteng terkait posisi untuk pemerintahan ke depan. Kendati demikian, komunikasi di antara kubu PDIP dan Prabowo sudah terjali lewat putri Megawati, Puan Maharani, dan juga Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Terlebih, belakangan ini juga mencuat wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang disebut-sebut akan digelar dalam waktu
ANASTASYA LAVENIA Y | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Jokowi dan Prabowo Sepakat Hilirisasi Sektor Pangan
Foto 
