Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menilai skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan berusaha membangun SMP maupun SMA Negeri di Depok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Imam, kendati jenjang pendidikan SMA atau SMK bukan kewenangan pemerintah Kota Depok, namun jika memang dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mudah-mudahan kami bisa carikan jalan keluar," kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri dan dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dilakukan serupa bagi SMA atau SMK Negeri jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa membangun gedung sekolah jenjang pendidikan tersebut.
"Mudah-mudahan kami nanti bisa siapkan lahannya, kami bisa siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi," kata Imam.
Imam menilai skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa asal SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi karena ketatnya sistem zonasi.
"Ini kan memang masalah zonasi yang membuat ini bisa terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa lebih baik lagi, dalam memiliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri," kata Imam.
Imam memastikan pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai di SMPN 19 Depok. "Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil mereka untuk bisa dimintakan keterangan," jelas Imam.
Ditanya ada kajian ketika Wali Kota Depok kirim surat ke Pj Gubernur Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang dianulir, Imam mengatakan jika untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
"Agar mereka layak bisa mendapatkan prioritas dalam mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidak akan membiarkan warga Depok tidak sekolah, kami akan menyekolahkan di manapun, baik di negeri maupun di swasta," kata Imam.
