Pontang-panting Mengunci Kota

DI hadapan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, Anies Baswedan mempresentasikan kajiannya pada Rabu, 18 Maret lalu. Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Ibu Kota.

Selama sekitar satu jam, Anies, yang didampingi Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti, menjelaskan empat skenario. Dokumen paparan yang diperoleh Tempo menyebutkan empat skenario itu terdiri atas fase pertama, yakni limited crowding; fase 2A, limited mobility; fase 2B, near zero mobility; dan fase 3, zero mobility. “Yang terakhir bukan lockdown, tapi zero mobility,” ujar Doni dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya pada Kamis, 26 Maret lalu.

Dalam paparan yang berisi 29 slide itu disebutkan bahwa Jakarta perlu menerapkan fase 2B. Pada tahap ini, tak ada mobilitas antarnegara dan diberlakukan pembatasan ketat perpindahan antarkota. Transportasi publik serta kendaraan pribadi pun dibatasi. Restoran dan warung makan hanya dimungkinkan untuk pelayanan pesan-antar atau bawa pulang. Hanya toko pangan dan apotek yang beroperasi penuh. Sekolah ditutup, pekerja kantoran bekerja dari rumah, dan acara yang mengundang keramaian dilarang.

Fase selanjutnya lebih ketat. Seluruh kegiatan mobilitas antarnegara dan antarkota ditiadakan. Transportasi publik berhenti beroperasi dan kendaraan pribadi tak diizinkan melintas. Hanya toko pangan dan apotek yang buka untuk pelayanan pesan-antar. Di bagian kesimpulan, arah kebijakan Jakarta adalah pembatasan sosial serta pergerakan secara drastis dan sangat ketat.

Isolasi Setengah Hati

PENYEBARAN virus corona tambah hari makin luas. Hingga Jumat, 27 Maret lalu, ada 1.046 kasus di 28 provinsi. Sebanyak 87 orang meninggal. Pemerintah pusat dan daerah belum satu suara soal kebijakan karantina atau isolasi wilayah. Sejumlah daerah bahkan berinisiatif mengisolasi sebagian wilayahnya.

Seusai pemaparan itu, Doni justru menyarankan Anies menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya social distancing atau jaga jarak. “Saya sampaikan, ‘Pak Gubernur tolong berfokus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus ini’,” katanya.

Menurut Doni, social distancing merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Jika skenario lockdown atau karantina wilayah diterapkan, pemerintah mesti menanggung bukan cuma keperluan dasar seluruh masyarakat, melainkan juga kebutuhan makan hewan peliharaan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Kalau ini terjadi, alangkah habis energi kita,” ujarnya.

Setelah bertemu dengan Doni, Anies mengatakan kebijakan daerah akan selaras dengan pusat. “Kami pastikan langkah-langkah yang dilakukan DKI sejalan dengan strategi yang dipimpin Kepala BNPB,” ujar Anies.

•••

HINGGA pekan terakhir Maret 2020, pemerintah berkukuh tak menerapkan karantina wilayah. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan lockdown belum perlu diambil. Teranyar, pada saat rapat online bersama semua gubernur pada Selasa, 24 Maret lalu, Jokowi mengungkapkan alasan tak memilih langkah itu. “Setiap negara punya karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kami tidak memilih jalan itu,” ujar Jokowi.

Pada Sabtu, 28 Maret, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat 1.155 kasus positif corona. Sebanyak 102 orang meninggal dan 59 dinyatakan sembuh. Di Ibu Kota, ada 627 orang yang terjangkit corona dan 62 meninggal. Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Eko Margiyono mengatakan skenario terburuk adalah bakal ada 8.000 penduduk DKI yang terkena Covid-19. “Dari hasil simulasi bersama Forkompida (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) DKI, karena Jakarta paling banyak terpapar, skenario terburuk bisa mencapai 6.000-8.000 orang positif,” tutur Eko.

Pemerintah DKI sendiri masih menghitung biaya yang dibutuhkan seandainya pemerintah pusat memutuskan karantina. Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, yang mengikuti rapat online tim mitigasi Covid-19 DKI, mengaku dimintai masukan soal biaya itu. Dia memperkirakan jumlahnya sekitar Rp 3 triliun. Hitungan itu berdasarkan basis data penerima bantuan sosial DKI ditambah dengan pekerja informal yang mencapai 2,2 juta orang, dengan asumsi kebutuhan per hari Rp 100 ribu dan masa karantina 14 hari.

Dua camat yang ditemui Tempo ragu DKI bakal siap menghadapi karantina wilayah, karena persoalan anggaran. Camat yang berdinas di Jakarta Timur dan Selatan tersebut bercerita, sejak awal corona merebak di Jakarta, mereka harus mengeluarkan duit pribadi untuk keperluan warga. Misalnya membeli disinfektan dan pembersih tangan. Mereka pun harus merogoh saku sendiri untuk membeli alat penunjang kesehatan, seperti masker dan termometer. Keduanya mengatakan DKI tak memiliki anggaran untuk mengatasi wabah corona. Dana bencana yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta hanya untuk mengatasi kebakaran dan banjir.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Muhammad Taufik mengatakan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Saefullah mengenai pergeseran APBD untuk penanggulangan Covid-19. “Intinya, kami menyetujui dan tak akan menghambat,” ujar Taufik. Dia mencontohkan, dari pergeseran pos balap mobil Formula E, belanja tak terduga, dan sejumlah pos lain, bisa didapatkan duit Rp 4 triliun.

Untuk urusan pangan, DKI juga telah mempersiapkan stok. Kepala Bidang Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bambang Purwanto mengatakan Jakarta masih memiliki stok 350 ribu ton beras. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, menyebutkan perusahaannya telah mengajukan impor 22 ribu ton bawang putih ke Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk gula, Food Station sudah mendatangkan pasokan dari Jawa Timur sebanyak 500 ton. Harga bawang putih dan gula kian melonjak setelah corona menjalar ke berbagai wilayah.

Bukan hanya DKI, daerah lain juga bersiap menghadapi karantina wilayah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario. Jawa Barat merupakan wilayah kedua terbanyak kasus positif corona, setelah Jakarta. Pada Jumat, 27 Maret lalu, pasien positif di wilayah itu mencapai 98 orang. Jawa Barat, kata Ridwan, telah menghitung bantuan bahan pokok yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Setiap keluarga diproyeksikan mendapat Rp 500 ribu berbentuk uang dan bahan kebutuhan pokok. Bantuan itu dirancang untuk dua bulan dan maksimal empat bulan.

Ridwan sendiri menilai karantina wilayah sebagai kebijakan yang baik untuk menekan wabah. “Saya taat pemerintah pusat. Tapi, kalau lockdown terjadi, kami harus bersiap dan tidak boleh gagap,” ujarnya. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, seandainya Ibu Kota ditutup, wilayahnya juga harus diisolasi. Sebab, 60 persen warga Bekasi beraktivitas di Jakarta, yang merupakan episentrum corona.

Sejumlah daerah lain berinisiatif menerapkan karantina, antara lain terkait dengan kedatangan pemudik dari Ibu Kota. Pemerintah Kabupaten Sumedang, misalnya, memberlakukan isolasi kewilayahan di semua kecamatannya. “Isolasi kewilayahan ini lebih untuk pemudik agar mereka tidak ke luar rumah,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono juga menerapkan pembatasan wilayah di pintu masuk Jalan Pantura dan perbatasan Kabupaten Tegal mulai 30 Maret hingga 30 Juli. Selama masa karantina, setiap pintu masuk Kota Tegal akan ditutup dengan road barrier beton. Menurut Dedy, kebijakan itu merupakan antisipasi terhadap melonjaknya pendatang asal Ibu Kota menjelang Lebaran 2020.

Di kawasan timur, Gubernur Papua Lukas Enembe juga menutup akses bandar udara dan pelabuhan selama 14 hari, mulai 26 Maret hingga 9 April mendatang. Peneliti dari Yayasan Pusaka, lembaga pemerhati hak masyarakat adat, Rasella Melinda, tak bisa kembali ke Jakarta karena terjebak di Merauke. Padahal Melinda mengaku sudah membeli tiket pulang untuk 26 Maret. “Saya tidak tahu ada karantina karena masih di pedalaman dan tak ada sinyal. Ya, nasib,” katanya.

Namun ada juga wilayah yang belum berniat menerapkan karantina, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kami tidak tergesa-gesa pada posisi lockdown. Dampaknya tinggi,” ujar Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji.

Memastikan daerah selaras dengan pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkeliling menemui sejumlah kepala daerah, termasuk Ridwan Kamil. Ridwan mengaku sempat berbincang tentang lockdown dengan Tito pada pertengahan Maret lalu. Menurut dia, Tito mengingatkan bahwa kewenangan karantina wilayah dalam skala besar ada pada pemerintah pusat. Sehari sebelumnya, Tito juga menyambangi Anies di kantornya dan mengingatkan hal serupa. Mantan Kepala Kepolisian RI itu mengatakan daerah harus mengajukan usul kepada Gugus Tugas Covid-19 jika ingin menerapkan karantina wilayah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah tentang karantina wilayah. Mahfud mengatakan aturan ini dibuat untuk menyeragamkan prosedur karantina terbatas. “Nanti akan diatur kapan daerah boleh melakukan pembatasan, apa syaratnya, apa yang dilarang,” ujar Mahfud.

DEVY ERNIS, GANGSAR PARIKESIT, JAMAL A. NASHR (SEMARANG), AHMAD FIKRI (BANDUNG), SHINTA MAHARANI (DIY), ADI WARSONO (BEKASI)