Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menolak menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya aliran dana kampanye ilegal. Dalam temuannya, PPATK menyebutkan ada aliran dana penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Soal aliran dana yang (diduga mengalir ke Garudayaksa), ini saya tanggapi dari Tempo, begini saja, besok (hari ini, Sabtu, 23 Desember 2023) saya tanggapi, jangan hari ini. Hari ini saya tanggapi debat dulu," kata Nusron, saat ditemui seusai debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jumat malam, 22 Desember 2023.
PPATK temukan aliran dana triliunan rupiah
Sebelumnya, PPATK telah melacak transaksi mencurigakan lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai yang nilainya triliunan rupiah. Duit tersebut diduga berasal dari tindak kejahatan seperti penambangan ilegal, perambahan hutan, penyelundupan satwa liar, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, ada juga aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur itu, diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 berinisial MIA.
Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp 102-an miliar. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengatakan total dana yang masuk ke rekening MIA bersumber dari pencairan kredit mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Garudayaksa didirikan oleh capres Prabowo Subianto.
“Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macamlah,” kata Ivan pada Jumat, 15 Desember lalu.
Selanjutnya, tanggapan dari Gerindra
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Ahmad Muzani, menolak menjawab dugaan adanya aliran dana ilegal yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
"Gak... gak...," kata Muzani, sambil menggoyang tangan dan meninggalkan gedung JCC seusai debat cawapres.
PPATK sudah menyurati Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang adanya temuan transaksi janggal yang diungkap dari PPATK, pada Selasa, 12 Desember 2023. Jumlah transaksi gelap itu disebut mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan lembaganya sudah merima surat dari PPATK. Namun dia menyatakan tidak ada mengenai dugaan penyalahgunaan aliran dana BPR salah satu daerah di Jawa Tengah ke simpatisan partai, dan diduga mengucur ke Koperasi Garudayaksa Nusantara.
"KPU tidak menerima data rincian transaksi keuangan apa pun selain surat tersebut," kata Idham, melalui aplikasi perpesanan pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Idham menjelaskan, dalam surat PPATK ke KPU hanya menjelaskan ada transaksi keuangan masuk dan keluar di rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023. Jumlah transaksi itu mencapai ratusan miliar rupiah.
"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," kata Idham.
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya juga mendapatkan surat dari PPATK soal dana kampanye ilegal itu. Rahmat pun menyatakan pihaknya sedang mengkaji laporan tersebut.
"Masih kami baca, dikaji dulu," kata Rahmat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.
IHSAN RELIUBUN|LINDA NOVI TRIANITA
Foto 
