Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Kurator Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ridwan Kamil atau RK, mengatakan kawasan inti ibu kota baru yang seluas Monumen Nasional (Monas), Jakarta, diperkirakan bisa selesai pada Agustus nanti.

"Disebut selesai itu berarti istana negara dan bangunan di sekelilingnya. Jadi jangan salah kaprah ya, menganggap IKN beres semuanya, itu puluhan tahun, tetapi kawasan intinya segede Monas ini insyaallah selesai," kata Ridwan di ANTARA Heritage Center (AHC), Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Karena itu, dia mengajak masyarakat datang dan memastikan secara langsung perkembangan pembangunan kawasan inti IKN. "Kalau hanya mengonsumsi berita dan tidak pernah datang melihat, berbeda dengan melihat kan, makanya istilahnya seeing is believing," ujarnya.

Dalam kunjungan ke IKN pada Kamis, 11 Juli 2024, RK menyebutkan tugas seorang kurator adalah memastikan yang dibangun sesuai dengan visi dan misi. Karena itu, dia pun mengecek kembali kawasan inti IKN.

"Istana Presiden saya periksa, ruang kayak Monas-nya, alun-alunnya gitu ya, saya juga periksa bangunan-bangunan di sekelilingnya. Tinggal air di-connect (dihubungkan) dari danau, harusnya suplai air bisa terkendali ya," katanya.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 ini menjelaskan penyediaan air ke kawasan inti IKN membutuhkan waktu dan diperkirakan selesai dalam sebulan.

"Airnya sudah ada di danau, tetapi pipanya itu kan butuh waktu. Jadi ibarat, maaf ya, ibarat Jakarta nih, Jatiluhur-nya sudah siap, tetapi narik dari Jatiluhur ke Jakarta-nya masih berproses," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Bagi Ridwan, air IKN itu sama, danaunya sudah ada, tetapi mengalirkan ke inti IKN masih berproses. "Semua dikerjakan kok, janjinya Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono) juga kan dalam sebulan ini harusnya bisa selesai," katanya.

Untuk persiapan HUT RI pada 17 Agustus nanti, kata dia, akan bersifat spektakuler karena merupakan peristiwa bersejarah sebab status Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota. Meski demikian, dia menyebut pembangunan di IKN akan diberhentikan pada 10 Agustus 2024 untuk mendukung acara tersebut.

"Lebih pada keamanan. Jadi gini, persiapan 17 Agustus itu Paskibraka harus latihan baris-berbaris kan. Keamanan upacara ini kalau masih banyak keramaian-keramaian kan mengganggu sirkulasi dan sebagainya," ujarnya.

"Jadi kalau Pak Basuki menyatakan akan ditutup dulu sebenarnya untuk memastikan upacara di tanggal 17 itu dalam persiapannya tidak ada gangguan. Makanya kita doakan lancar ya supaya peristiwa bersejarahnya kita saksikan berhasil," kata dia menambahkan.

Selanjutnya, Djarot ingatkan pemerintah tak memaksakan pindah ke IKN…

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat, sebelumnya meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Karena itu, Djarot mengatakan sebaiknya pemerintah jangan terlalu memaksakan.

“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024. 

Menurut Djarot, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN. Namun nyatanya IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara HUT RI 17 Agustus. Djarot mencontohkan masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur. 

“Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata dia.

Dia juga memprediksi proyek IKN akan mengendur pada pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program makan bergizi dari Prabowo.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keppres. Jokowi masih melihat situasi di lapangan.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. “Keppres-nya bisa sebelum, bisa setelah Oktober.”

EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA

Pilihan editor: Diusulkan PKB Maju di Pilgub Jabar, Sandiaga Uno Tunggu Penugasan dari PPP