Soal sektor C

MASIH sekitar demonstrasi di pemakaman Santa Cruz yang membawa korban jiwa itu. Pekan-pekan ini semakin banyak saja peristiwa baru yang cukup penting: pernyataan Pangab di DPR, terjunnya Komisi Penyelidik Nasional (KPN) ke Dili, pernyataan keras Konperensi Waligereja Indonesia (KWI), pernyataan Sekjen PBB akan mengirim tim pencari fakta ke sini, dan sebagainya. Yang tak pula kalah menariknya ialah pernyataan Pangdam Udayana Mayor Jenderal Sintong Panjaitan kepada wartawan, seusai pertemuan Pangab dengan Komisi I DPR Rabu pekan lalu. Ketika itu Pangdam yang membawahkan Timor Timur itu mengatakan bahwa Komandan Sektor C Kolonel Binsar Aruan akan ditarik dari Dili. Binsar, yang sudah dua tahun bertugas di Timor Timur, adalah penanggung jawab keamanan Kota Dili. Bersamaan dengan itu, Sintong mengungkapkan pula bahwa Batalyon 303 segera akan meninggalkan Dili. Batalyon yang berasal dari Jawa Barat ini, bersama dengan satuan Brimob, dikerahkan sebagai pasukan antihuru-hara ketika pecah demonstrasi 12 November 1991 itu. Dari penjelasan Sintong, banyak orang menduga pimpinan ABRI sudah mengambil langkah-langkah penting dalam memperbaiki suasana di Dili. Sekalipun Sintong sendiri menegaskan batalyon tadi dinilai baik, "jangan kamu kira itu batalyon yang suka nembak," katanya. Karena berbagai peristiwa penting ini, kami memutuskan kembali menulis Timor Timur sebagai Laporan Utama. Penjelasan Pangab Jenderal Try Sutrisno di DPR, kunjungan KPN ke Dili, serta berbagai peristiwa lainnya tadi, kami rangkum untuk menjadi bagian utama Laporan Utama ini. Masalah lika-liku pengamanan yang dilakukan ABRI di Tim-Tim -termasuk soal penarikan pasukan tadi -ditulis dalam sebuah boks untuk memperkuat bagian ini. Sebuah boks lain, tentang pernyataan keras dari KWI menanggapi peristiwa di Dili itu, ditulis guna melengkapi tulisan bagian pertama ini. Berbagai reaksi di Barat atas peristiwa ini ternyata masih tetap ramai. Bahkan ketika Menteri Ali Alatas mengadakan temu pers di Caracas, pekan lalu, dalam rangka kunjungan Pak Harto ke sana untuk menghadiri pertemuan G 15, para wartawan banyak menanyakan soal Timor Timur. Sebagai Menteri Luar Negeri, Ali Alatas tentu cukup repot dengan peristiwa ini. Sebuah wawancara dengan Ali Alatas tentang berbagai soal menyangkut Timor Timur kami jadikan bagian berikutnya dari Laporan Utama. Lalu menyusul bagian ketiga, yang bercerita soal bantuan luar negeri. Ini bukan soal kecil. Menariknya lagi, negara pertama yang menyatakan akan menunda bantuannya terhadap Indonesia karena soal Timor Timur adalah Belanda. Padahal, kita tahu, pada awal Orde Baru, Belanda merupakan negara yang serius mengusahakan bantuan luar negeri untuk merehabilitasi ekonomi kita yang morat-marit waktu itu. Usaha ini kemudian melahirkan IGGI, konsorsium negara donor yang setiap tahun memberi pinjaman untuk Indonesia. Kenapa sikap Belanda -kemudian disusul Kanada -seperti ini? Kenapa keputusan mereka ambil tanpa sabar menunggu upaya Indonesia untuk menyelidiki fakta yang terjadi di Timor Timur, dengan membentuk KPN? Mungkinkah sikap Belanda dan Kanada ini diikuti pula oleh negara Barat lain? Apa dampaknya bagi ekonomi kita? Memang belum tentu semua ini menjadi kenyataan. Ada yang berpendapat, sikap keras pemerintah Belanda, misalnya, ditujukan untuk konsumsi politik dalam negeri. Kuatnya desakan politik di dalam negeri agar bantuan untuk negara berkembang dikaitkan dengan penegakan hak asasi dan demokrasi kini menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dengan serius. Artinya, bila KPN nanti menghasilkan sesuatu yang bisa diterima khalayak, agaknya penangguhan bantuan luar negeri itu akan mencair. Karena itu, tugas yang diemban Tim Djaelani sekarang cukup-berat. Untuk sementara, tampaknya kerja mereka cukup meyakinkan. Uskup Belo, misalnya, tokoh Timor Timur yang paling keras mengecam peristiwa 12 November itu, ternyata bersedia memberi berbagai informasi pada KPN di Dili. Langkah pimpinan ABRI menarik pasukan dan Komandan Sektor C tadi mungkin akan menjadi sebuah permulaan yang baik sehingga musibah ini akhirnya bisa selesai tanpa harus menimbulkan korban-korban yang lain.