Surat Tandingan Dari Senayan

SURAT itu panjangnya cuma 4 halaman, namun tebalnya sampai 25 halaman. Bagaimana mungkin? Mungkin saja, bila yang menulisnya 376 anggota DPR, seperti yang mereka lakukan pekan lalu. Itulah saat mereka menyampaikan sepucuk surat kepada Menlu ad interim Jenderal L.B. Moerdani di Deplu, Jumat pekan lalu. Karena ada 376 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangannya itulah yang membuat tebal dan berat surat itu berlipat ganda. Surat bersama itu rnemang istimewa, dan dibuat untuk menandingi pernyataan serupa yang dibuat para wakil rakyat Amerika Serikat. Yaitu yang dibuat oleh 229 anggota Kongres AS dan ditujukan kepada Menlu Schultz akhir bulan lalu. Rupanya, isi surat itu menyinggung "per" sebagian anggota DPR. Terutama para pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) seperti Clementino Dos Reis Amaral, Theo L. Sambuaga, dan Marzuki Darusman. Yang dianggap "menyinggung" terutama empat hal. Yakni tuduhan bahwa Indonesia melakukan invasi dan menduduki Timor Timur, adanya kelaparan, adanya intimidasi pada penduduk yang mayoritas beragama Katolik, termasuk para pastor, dan tuduhan bahwa keamanan masih gawat di provinsi termuda RI ini. Padahal, Presiden Soeharto bulan lalu baru saja berkunjung ke sana dan meresmikan gereja katedral terbesar di Asia Tenggara di Dili. Maka, dalam rapat komisi 1 (urusan luar negeri dan hankam) masalah ini ramai dibicarakan. Akhirnya, rapat pada 9 November itu memutuskan untuk membuat surat pernyataan bersama yang membantah tuduhan tersebut. Selain membantah tuduhan, surat ini juga mengajukan beberapa usulan. Antara lain agar pemerintah, untuk sementara waktu, menunda semua komunikasi dan kontak dengan Portugal, sebab negara ini dianggap tak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. Sedangkan negara yang beritikad baik justru diminta untuk diundang datang ke Timor Timur. Ini dianggap sebagai upaya yang baik untuk menginformasikan kemauan pembangunan di provinsi ini kepada masyarakat dunia. Agaknya, Amerika Serikat dianggap termasuk yang beritikad baik ini. Terbukti undangan mengunjungi Timor Timur disampaikan kepada delegasi wakil rakyat AS yang berkunjung ke Jakarta pekan lalu. Mereka adalah enam wakil rakyat yang dipimpin oleh Senator Robert J. Dole, bekas calon presiden partai Republik yang disisihkan George Bush. Dole, yang tak ikut menandatangani surat Kongres kepada Schult, menganggap perbedaan pendapat itu terjadi, "Karena kami tak mempunyai informasi yang memadai tentang Timor Timur." Hal senada juga diutarakan oleh Arlen Specter, satu-satunya senator anggota delegasi yang menandatangani pernyataan tentang Timor Timur. Ia beranggapan, kekurangan informasi itu, "karena masih kurangnya akses pers untuk meliput Timor Timur." Adalah kurangnya data ini yang antara lain dimanfaatkan oleh lobi Portugal di AS. Menurut Clara Juwono, Direktur Hubungan Luar Negeri di Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Biasanya, aksi ini dimotori oleh Senator Dave Durenberger dan anggota Kongres Tony Hall." Sebabnya sederhana saja. Daerah yang diwakili kedua tokoh ini mempunyai banyak penduduk keturunan Portugal, yang umumnya mendukung Fretelin. Masa menjelang reses seperti sekarang ini memang biasa dimanfaatkan untuk membuat surat pernyataan bersama. "Di Amerika dikenal dengan istilah Dear Colleague," kata Clara. Rupanya, kali ini yang kena Dear Colleage adalah masalah Timor Timur, maka lahirlah pernyataan itu. Pemerintah merencanakan akan membuka Provinsi Timor Timur akhir tahun ini. Untuk itu beberapa langkah pengamanan sudah dilakukan. Antara lain pemberian KTP bagi seluruh penduduk kawasan itu. Tapi ada kemungkinan pembukaan ini akan dilakukan bertahap, dimulai 8 kabupaten di sebelah barat. Sedangkan di lima kabupaten lainnya, "tergantung keadaan".