Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat merespons banjir di wilayahnya dengan jalan membentuk Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD). Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir yang terjadi di 40 titik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rencana pembentukan (BPBD) setelah meninjau dan memberikan bantuan ke warga terdampak banjir di lingkungan Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok, hari ini. Alasannya, Depok belum memiliki BPDB. Saat ini, Supian Suri mengandalkan Tim Rescue Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk kegiatan penanggulangan bencana dan penyelamatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Supian Suri dan Chandra Rahmansyah baru menjadi Wali Kota dan Wali Kota Depok sejak 20 Februari lalu. Mereka menggantikan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono. Di masa pemerintahan Muhammad Idris, pemerintah kota mengandalkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dalam penanganan bencana.
Banjir di Kota Depok terjadi bersama dengan banjir besar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga ke Kabupaten Karawang. Sesuai dengan data Pemerintah Kota Depok, tercatat 40 titik banjir di Depok dengan tinggi air yang bervariasi. Warga Depok yang terdampak banjir sebanyak 817 kepala keluarga. Mereka rata-rata bermukim di sepanjang bantaran sungai.
"Di sawangan juga masih ada beberapa titik, ya. Tapi alhamdulillah sudah relatif surut dibanding kemarin,” kata dia.”Mudah-mudahan cepat kering lah."
Menurut Supian Suri, penyebab banjir di Depok akibat pendangkalan dan menyumbatan sampah di saluran air. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah pemerintahannya yang harus diselesaikan atau normalisasi.
"Saya sudah minta tolong ke PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Depok)," kata Supian saat meninjau banjir didampingi oleh Komdan Kodim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhianto dan Kepala Dinas PUPR Depk Citra Indah Yulianti.
Supian mengatakan pihaknya sudah membuat sejumlah formula dalam menangani bencana. Salah satunya, memecah DPKP atau Damkar Depok. Hasil pemecahan itu dengan membentuk BPBD.
"Damkar harus memecah diri dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), karena memang biar antisipasi kalau ada bencana lebih cepat penanganan," kata Supian. Namun, politikus Partai Gerindra ini belum menjelaskan detail teknis dan pemecahan Damkar Depok tersebut.
Pilihan Editor : Prabowo Tugaskan AHY Bangun Giant Sea Wall
Foto 
