Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menawarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus menjadi koalisi permanen dalam pertemuannya dengan beberapa petinggi partai politik anggota koalisi di Hambalang pada Jumat, 14 Februari 2025. Bahkan, Prabowo meminta partai-partai KIM plus untuk terus kompak hingga kontestasi pilpres berikutnya pada 2029.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan Prabowo tersebut, disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM plus di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. "Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen," kata Benny.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ajakan koalisi permanen ini sejalan dengan rencana Partai Gerindra yang akan mendukung ketua umumnya itu untuk kembali maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2029. Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Ahmad Heryawan, mengatakan pernyataan pencalonan ini diumumkan secara terbuka pada kegiatan silaturahmi menjelang puncak HUT ke-17 Gerindra.
Untuk diketahui, KIM plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM plus.
Menanggapi tawaran tersebut, sejumlah politikus pun menyampaikan pandangannya. Berikut tanggapan yang dihimpun Tempo.
PDIP: Jangan Jadi Alat Bagi-bagi Kekuasaan
Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Guntur Romli, mewanti-wanti agar wacana pembentukan koalisi permanen yang diusulkan Prabowo tidak dijadikan alat untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia menilai, koalisi permanen tersebut dapat membuat kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintahan menjadi tumpul.
"Kami ingin mengingatkan, jangan sampai koalisi permanen itu hanya usaha membangun pasukan untuk kekuasaan semata," kata Guntur kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2025.
Dia mengkhawatirkan dengan terbentuknya koalisi permanen itu dapat membajak sistem trias politica yang selama ini berlaku di Indonesia. Lebih jauh, koalisi terkonsolidasi yang permanen dapat melahirkan otoritarianisme. "Ini sama saja dengan mengembalikan orde baru," ujar Guntur.
PSI: Mendukung Ide Koalisi Permanen
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendukung gagasan Prabowo soal pembentukan Koalisi Permanen. Alasannya, kata Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, karena penting untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan.
"PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Minggu 16 Februari 2025.
Menurutnya, koalisi permanen akan menjamin pelaksanaan visi-misi pemerintahan Prabowo berjalan mulus, tanpa interupsi politik yang mengganggu. "Koalisi permanen dibutuhkan agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan," kata Raja.
NasDem: Pasti Ada Batas Waktu
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, mengatakan partainya akan segera mengkaji usulan Ketua Umum Gerindra untuk membentuk koalisi partai politik secara permanen. Menurutnya, ide tersebut cukup memungkinkan untuk diimplementasikan.
"Satu lemparan usulan yang perlu untuk dikaji ya. Saya pikir itu amat memungkinkan," katanya ketika ditemui di agenda perayaan HUT Gerindra di Sentul pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Surya menegaskan partainya menyambut ide Prabowo tersebut. Ia menilai, pembentukan koalisi dalam jangka waktu yang lebih lama bisa adalah suatu hal yang baik. "Pada dasarnya itu hal yang baik, kalau bisa permanen baik," kata dia.
Kendati demikian, Surya tetap menegaskan bahwa koalisi permanen tersebut tetap tidak akan berlangsung hingga selama-lamanya. Akan ada batasan waktu seberapa lama koalisi tersebut bisa berjalan beriringan. "Pasti ada batas waktu, ya kan. Apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu dan sebagainya" ujar dia.
Golkar: Sudah Satu Paham
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menyatakan bahwa partainya sejalan dengan gagasan koalisi permanen yang diusulkan Prabowo. "Koalisi permanen sudah dalam satu paham," kata Idrus usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang.
Namun, Idrus tidak merinci lebih lanjut mengenai kesepahaman tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa Golkar memiliki visi yang sejalan dengan Prabowo.
PKB: Koalisi Permanen Bantu Percepatan Pembangunan
"Intinya memperkuat koalisi. Kami, Pak Prabowo, menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM di Hambalang.
Menurut Cak Imin, tawaran itu membuat percepatan pembangunan. "Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujar Cak Imin.
Gerindra: Dominasi KIM Plus di Parlemen
Kader Partai Gerindra, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, meyakini KIM plus akan berkembang menjadi koalisi permanen.
Menurut dia, keyakinan tersebut didasarkan pada dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang menguasai 80 persen kursi di parlemen. Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintahan saat ini berada dalam kondisi yang solid.
"Kami 80 persen di parlemen. Pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM plus di Hambalang, Jawa Barat.
Vedro Imanuel Girsan, Novali Panji Nugroho, M. Rizki Yusrial, Hendrik Yaputra, dan Eka Yudha Saputra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
