Timpang Suara Jarak Jauh

KHAIRUL Hamzah bergegas menuju Gombak, Selangor, Malaysia, begitu menerima panggilan telepon soal dugaan pelanggaran pemilihan umum di daerah itu pada pemungutan suara 5 Juli lalu. Sesampai di daerah yang berjarak 15 kilometer ke arah utara dari Kuala Lumpur itu, anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur ini mendapati tumpukan puluhan lembar surat suara di kotak pos yang biasa digunakan sebagai alamat oleh warga tujuh rumah di kawasan tersebut.

Jumlah kertas suara tak lebih dari 50 lembar. Sebab, sesuai dengan ketentuan, surat suara yang dikirim via pos harus di bawah 50. Jika lebih dari itu, mesti menggunakan drop box. Surat suara tersebut masih utuh tanpa coblosan. "Kami menyimpulkan hal itu bukan bentuk pelanggaran karena belum dicoblos," kata Khairul di sela rekapitulasi pemilu luar negeri di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Khairul juga menerima aduan soal dugaan pencoblosan surat suara massal oleh simpatisan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tapi sang pelapor tak menguatkannya dengan bukti dan tak melaporkannya secara resmi ke pengawas. Ia pun kesulitan memverifikasi kebenarannya. "Laporannya jadi seperti asumsi." Khairul menerima banyak laporan pelanggaran, tapi yang dilaporkan sebagai pelanggaran administrasi hanya enam kasus.

Informasi serupa diperoleh Tempo dari seorang aktivis Pelajar Islam Indonesia yang baru pulang dari Kuala Lumpur dua pekan lalu. Ia mengatakan mendapat informasi dari rekan-rekannya di kawasan Kampung Baru, Kuala Lumpur, yang mengaku mencoblos banyak surat suara. "Mereka bangga menceritakannya," ujarnya.

Saksi Prabowo-Hatta, Abdul Haris Boby Hoe, membantah kabar bahwa pendukung pasangan ini mencoblos massal surat yang dikirimkan lewat pos dan drop box. "Jangan berasumsi, tapi mari memperbaiki ke depannya," katanya Jumat pekan lalu. Awal Juli lalu, direktur tim relawan Prabowo-Hatta, Didik Pramuka, mengatakan timnya memang mendekati beberapa pengusaha di Malaysia agar mengizinkan tenaga kerja Indonesia mencoblos. "Pengusaha itu mantan pejabat di Malaysia."

Dalam rekapitulasi pemilu luar negeri di KPU pada Kamis pekan lalu, saksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rudyatmoko, mempersoalkan ketimpangan perolehan suara jagoannya melalui drop box dan pos. "Ini aneh. Pada pemilu legislatif lalu lebih banyak TPS, kini PPLN mengubahnya menjadi drop box dan pos," ucapnya.

Pada pemilu legislatif, PPLN menyediakan 102 tempat pemungutan suara untuk 420.643 pemilih. Pada pemilu presiden, jumlahnya menjadi hanya 62. Itu pun hanya ditempatkan di Kedutaan Besar RI dan Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Yang diperbanyak justru via pos, yaitu 246.625 pemilih dan drop box 106.374. Ketua PPLN Kuala Lumpur Tengku Adnan mengatakan perubahan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "Partisipasi di pemilihan legislatif kurang sehingga kami cari cara," katanya.

Rudyatmoko menduga perubahan strategi ini menguntungkan Prabowo-Hatta. Tudingannya diperkuat oleh hasil pemilu drop box dan pos. Prabowo-Hatta unggul telak dalam pemilu via pos dengan 76.760 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 7.174 suara. Adapun lewat drop box, Prabowo-Hatta meraih 30.935 suara dan Jokowi-JK 8.901. Padahal, pada pencoblosan di TPS, Jokowi-JK menang dengan 4.861 suara, Prabowo-Hatta 4.099. Di negeri jiran, Prabowo-Hatta menang dengan 111.794 suara, sedangkan Jokowi-JK 20.891 suara.

Potensi kecurangan lewat drop box dan pos sudah dideteksi panitia pengawas sejak awal. Khairul mengatakan lembaganya pernah mengingatkan PPLN, tapi tak digubris. Ia mengatakan surat suara dikirim via pos menggunakan 10 alamat kotak pos pada 28 Juni. Kertas suara belum dapat dipastikan sampai ke alamat tujuan, apalagi dicoblos pemilih, karena tidak diawasi. Adnan mengatakan, "Sudah kami persilakan saksi kedua tim mengikuti petugas yang mengantar dan mengambil surat suara."

Rusman Paraqbueq, Tika Pramandari (Jakarta), Masrur (Malaysia)