Lantaran Ada Bos Bertaji

Nama Haji Mohamad Sahid tiba-tiba melambung selepas pemilihan presiden dua pekan lalu. Berasal dari Desa Ketapang Barat di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, nama pria berusia sekitar 60 tahun itu banyak disebut sebagai otak di balik kekalahan telak Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pulau Madura. "Saya tidak kaget suara Jokowi nol persen di sana," kata ketua tim pemenangan Jokowi-JK Sampang, Abdullah Mansyur, kepada Tempo pada Senin pekan lalu.

Sahid memang tokoh yang bertaji di Sampang. Dia pendiri Jetmatic Foundation, yayasan pembinaan karapan sapi di Sampang. Jetmatic diambil dari nama sapi kesayangannya yang masyhur kencang larinya. Tahun ini dia menggelar karapan sapi di Ketapang, padahal Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang keriaan yang menyiksa hewan itu.

Abdullah hanya berani menyebut nama pria berperawakan tinggi itu dengan inisial HS. Menurut dia, masyarakat setempat tunduk kepada pengusaha properti itu sehingga pilihan bisa diarahkan. Calon yang disokong selalu menang mutlak. "Pemilihan Bupati Sampang, Gubernur Jawa Timur, dan pemilu legislatif juga begitu," ucapnya. Itu sebabnya, tim Jokowi merasa kalah sebelum bertanding karena Sahid mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Sejak awal kami pesimistis bisa meraih suara di Ketapang Barat," ujar Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sampang Nurrahmad.

Dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu, tak satu pun dari total 7.168 pemilih di Ketapang Barat mencoblos Jokowi. Diwarnai 34 suara tak sah, 17 tempat pemungutan suara di sana disapu bersih pasangan Prabowo-Hatta. Formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS pun tak ditandatangani saksi, baik dari pihak Prabowo maupun Jokowi.

Tim Jokowi membantah jika disebut sengaja tak menaruh saksi. Abdullah memastikan semua TPS di Ketapang sudah dilengkapi saksi. "Mungkin ada pihak yang memberi uang transpor lebih banyak kepada saksi kami, makanya mereka pulang," kata Abdullah. Koordinator Paralegal Pemantau Pemilihan Umum Jawa Timur Suparman mengatakan banyak saksi Jokowi yang tak datang ke TPS. Kalaupun datang, mereka hanya bisa melihat kecurangan tanpa berani bertindak.

Suparman membenarkan ada tokoh kuat yang bisa mempengaruhi kepala desa agar menyetir pilihan warga—baik ketika pemilihan presiden maupun anggota legislatif—di TPS Ketapang Barat. Tim juga dilapori ada satu orang diberi sepuluh kertas suara untuk mencoblos calon yang sama. Bahkan pendukung Jokowi sengaja tak diundang mencoblos. "Ada sekitar seratus pendukung Jokowi," ucapnya.

Kecurangan terbungkus rapi gara-gara "pendekatan khusus". Suparman menceritakan calon pelapor didekati lewat keluarga agar mengurungkan niat. Bos itu juga bagi-bagi uang untuk membungkam masyarakat. Apa kata Sahid? Pekan lalu, dua kali Tempo menyambangi rumahnya di Ketapang Barat, tapi suwung. Panggilan telepon dan permohonan wawancara tak dijawab.

Sekretaris Jetmatic Foundation Amirusi mengatakan Abah—begitu dia menyapa Sahid—terganggu oleh tudingan mencurangi Jokowi-JK. Ia menilai tuduhan itu tanpa bukti. "Kami ingin tahu siapa yang pertama kali mengaitkan kasus Ketapang dengan Abah," ujarnya Kamis pekan lalu. Toh, Komisi Pemilihan Umum Sampang tak menganggap ada persoalan. Menurut Komisioner Addy Imansyah, kejadian semacam itu wajar. Sebaliknya, kata dia, suara di tujuh TPS yang tersebar di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuates 100 persen untuk Jokowi-JK. "Keinginan pemilih tak bisa diintervensi," ucapnya.

Namun ia mengakui sejumlah pemilih tak memperoleh undangan. Hal ini terjadi karena keteledoran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Persoalan selesai setelah pemilih datang ke TPS berbekal kartu tanda penduduk. Tjahjo Kumolo, ketua tim sukses Jokowi-JK sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP, memastikan akan mengadu ke Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Menurut Tjahjo, dugaan kecurangan dengan modus serupa terjadi di sembilan TPS di Desa Ketapang Daya serta di sejumlah TPS di Kecamatan Bangkalan dan Kwanyar. "Ketua DPC PDIP Bangkalan akan menulis kronologinya," ujarnya Kamis pekan lalu.

Tim hukum Jokowi-JK menerima setidaknya 112 pengaduan kecurangan, baik di dalam maupun luar negeri, dan 277 formulir C1 bermasalah. Dari tak ada paraf saksi, tak tertera perolehan suara calon presiden, salah jumlah suara, modifikasi jumlah suara, sampai dugaan pemalsuan tanda tangan saksi dan petugas. Di banyak TPS di Jawa Barat, misalnya, saksi Jokowi tak menulis nama dan meneken C1. "Ini menjadi koreksi buat pengurus Jawa Barat," ucap Djarot Saiful Hidayat, Ketua PDIP Bidang Organisasi.

Mahendradatta dari tim hukum Prabowo-Hatta menilai tak sulit mengurai tudingan intimidasi di Sampang. "Siapa penguasa daerah, dialah yang mengintimidasi," katanya. Ia balik mengungkap kabar tim Jokowi bagi-bagi mi instan di Madura untuk mendulang suara. Menurut Mahendra, timnya tak bernafsu mempersoalkan kecurangan ecek-ecek. Yang dipersiapkan adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal hasil pemilihan jika Prabowo dinyatakan kalah oleh KPU.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengungkapkan empat modus kecurangan dalam pemilihan presiden. "Modus ini dilakukan oleh panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan," ujarnya. Modus-modus itu adalah menggelembungkan suara di formulir C1, menambahkan angka dengan memanfaatkan kolom kosong, tak mengisi kolom suara calon tertentu di C1, dan pemilih mencoblos lebih dari satu kali. "Modus ini diatur oleh panitia pemungutan suara," ucap Jeirry.

Main coblos diduga terjadi di TPS 80 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ketua KPPS Surisman Umar dilaporkan mencoblos 42 surat suara untuk Prabowo. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Timur Iflahah Zuhriyaten menyatakan, dari 675 surat suara yang terpakai, 633 pemilih tercatat mencoblos. "Surisman lalu mengundurkan diri," ujarnya.

Belakangan, diketahui istri Surisman, Komariyah Samuga, adalah anggota KPPS dan putri mereka, Citra Mutiara, 25 tahun, adalah saksi untuk Prabowo di TPS yang sama. "Saya tidak mau ngomong apa-apa lagi," kata Surisman kepada Andi Rusli dari Tempo, Selasa pekan lalu. KPU Jakarta Timur pun menolak permintaan pemungut­an suara ulang dari Panwaslu.

Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin berdalih Surisman hanya menyalahi administrasi dengan tak mengisi daftar hadir pemilih dan tak mengundang sejumlah pemilih. "Setelah diverifikasi, suara yang masuk klop dengan jumlah pemilih," Nurdin menjelaskan.

Persoalan pemilihan membuat KPU menggelar pemungutan suara ulang di sedikitnya 20 TPS secara nasional sebelum penetapan pemenang pemilihan presiden pada Selasa pekan ini. Sebanyak 13 TPS terdapat di Jakarta, yang mayoritas dipicu oleh masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan. Ini terjadi karena banyak pemilih mencoblos hanya berbekal KTP padahal mereka bukan warga setempat.

Jobpie Sugiharto, Muhammad Muhyiddin, Amri Mahbub, Odelia Sinaga, MUSTHOFA BISRI (Sampang)