Toko Kelontong, Pemborong, Dll

PARA kontraktor di Jambi mengeluh. Sebab sebagai kontraktor yang sudah mendapat penilaian pra kwalifikasi golongan I dari Dinas PU Propinsi Jambi, mereka tak pernah kebagian proyek. Atau cuma mendapat pekerjaan kecil-kecilan saja. Tapi memang para pimpinan proyek di sana biasa merangkul cuma satu kontraktor. Tak peduli buat proyek ukuran besar atau kecil. Juga kerap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PU setempat. Misalnya ada proyek yang semestinya dikerjakan kontraktor golongan III, dilaksanakan kontraktor golongan I. Atau sebaliknya. Tentu saja semua itu dibenarkan M. Yunus Lubis, Ketua Gabungan Pemborong Nasional Daerah (Capenda) Jambi, yang juga kontraktor. Tapi apakah Gubernur sendiri mengetahui semua polah bawahannya itu? Tampaknya, begitulah. Terbukti belum lama lampau, Gubernur Djamaluddin Tambunan SH berkirim surat kepada Kepala DPU Propinsi dan seluruh instansi di Jambi. Dalam surat itu dikemukakan bahwa pemborong yang bonafid yang punya dedikasi kepada pemerintah perlu dibina. Juga, menurut surat itu, perlu dihindari hubungan yang bersifat rutin antara instansi atau pimpinan proyek dengan cuma satu pemborong. Dan serempak dengan itu, Gubernur Tambunan memerintahkan Kepala DPU Propinsi dan Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur, agar mengatur daftar pemborong-pemborong yang ikut tender. Juga mesti melakukan inventarisasi pemborong-pemborong yang mendapatkan pekerjaan dan membuat penilaian hasil kerja masing-masing di setiap proyek yang dikerjakan. Perintah tersebut tentu saja membuat 2 instansi tadi kelabakan. Sebab bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa seiring dengan peningkatan volume pembangunan di Jambi, tumbuh pula banyak perusahaan pemborong. Di antaranya mereka yang selama ini dikenal sebagai pedagang kelontong, pemilik toko manisan, bahkan tukang potret belakangan telah muncul sebagai pemborong.