Trend baru: ancam mundur

PULUHAN aktivis Golkar melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis pekan lalu. Mereka menuntut agar nama Usman DS, calon bupati usulan Golkar yang dicoret Menteri Dalam Negeri, dimasukkan lagi sebagai salah seorang dari tiga calon yang akan dipilih DPRD. "Jika memang tidak ada gunanya lembaga legislatif ini, bubarkan saja." kata Suhaimi, salah seorang pengunjuk rasa. Rekan-rekannya dari Komisariat tingkat Kecamatan Sunggal dan Hamparan Perak tampak menggelar beberapa poster yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Misalnya, "Mana nama calon yang diusulkan FKP Deli Serdang?" Demonstran berjaket kuning ini akhirnya berhasil melakukan dialog dengan Ketua DPRD Kolonel (Purn.) Iping Sapei. Kepada pengunjuk rasa, Iping menyebutkan tiga nama calon yang disetujui Menteri Yogie S. Memet, masing-masing Maymaran, Baharuddin Harahap, dan Richard Siahaan. Penentuan tiga nama calon yang akan dipilih di DPRD, katanya, itu wewenang mutlak Menteri Dalam Negeri. Jadi, "Silakan saja tanya ke Menteri soal itu." Tentu jawaban ini tak memuaskan mereka. Aksi itu merupakan bentuk ketidakpuasan Golkar di sana karena, dari tiga calon yang disetujui Menteri Yogie 7 Januari lalu, ternyata tak ada nama Ketua Golkar Deli Serdang Usman DS dan Bupati Ruslan Mansyur -- keduanya jago dari Golkar. Itu yang menyulut kemarahan kalangan Golkar setempat. "Kalau aspirasi fraksi terbesar tak diperhatikan, buat apa lagi," kata Ketua Fraksi Karya Pembangunan, M. Buang. Maka, semua anggota, 23 orang, Fraksi Karya pun mengadakan rapat khusus di Lubukpakam, Sabtu dua pekan lalu. Ada dua ancaman kalau calonnya tidak masuk: tak akan ikut pemilihan bupati 20 Januari ini dan mau mengundurkan diri ramai-ramai. Sejak itu, berbagai aksi dari bawah menggelinding mendukungnya. Setidaknya, hingga pekan lalu, sudah 13 dari 33 komisariat Golkar yang terang-terangan setuju dengan "perlawanan" Fraksi Karya. Tak hanya itu. Mereka juga sempat mengirimkan tim khusus ke Jakarta untuk menemui Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum Golkar. Seperti dikatakan M. Buang, delegasinya diterima oleh Direktur Bina Pemerintahan Daerah Ustanto dan Ketua DPP Golkar Abdul Gafur. "Tuntutan kami akan disampaikan ke Dewan Pembina," kata Buang agak girang. Golkar boleh protes, tapi rupanya DPRD jalan terus. Sebuah panitia yang mempersiapkan pemilihan di DPRD tanpa dihadiri empat wakil dari Golkar -- tetap memutuskan jadwal pemilihan bupati, yakni 20 Januari itu. "Kami akan tetap mengamankan keputusan Menteri Dalam Negeri," kata Ketua DPRD Iping Sapei. Dan Bupati Deli Serdang Ruslan Mansyur yang juga gagal dicalonkan Golkar pun berucap senada. "Pemilihan harus sukses," katanya. Ia bahkan menuduh Fraksi Golkar di DPRD itu tak disiplin. "Ini akan saya serahkan ke tingkat provinsi untuk ditindak," katanya. Aksi Fraksi Karya itu tentu akan mengundang reaksi fraksi lainnya. Misalnya saja, Ketua Fraksi PDI Patawai Bowi dan Ketua Fraksi PPP Sabullah Siregar menantang "siap bertarung melawan Golkar di pemilihan". Menurut Bowi, jika tuntutan Fraksi Karya itu dikabulkan, "Maka, kami bersama PPP dan juga mungkin Fraksi ABRI akan menuntut hak kami." Sebab, katanya, "bukan cuma mereka yang bisa ngotot." Fraksi ABRI, yang sejak mula menjagokan Maymaran, bekas Komandan Korem Pematangsiantar, tampak hati-hati. "Tunggu saja pada hari H," kata seorang anggota yang ikut memuluskan jalan bagi calon dari ABRI itu.Agus Basri dan Sarluhut Napitupulu