Usep dkk Diminta Mundur

KASUS Isnaeni ternyata berbuntut juga. Pekan lalu, tepat sehingga setelah pemilihan pimpinan DPR/MPR, tiba-tiba Marsoesi (43) muncul di Jakarta ia adalah ketua DPD PDI Jawa Timur yang tahun lalu gagal dibekukan oleh DPP PDI. Seperti sudah diatur, selama tiga hari di Jakarta, ia sempat bicara dengan pers di restoran Ria Loka Senayan - diantar olehl Mh. Isnaeni. Marsoesi berseru agar Usep, Saban Sirait dan da Costa (calon-calon PDI untuk wakil ketua DPR/MPR) mengundurkan diri dan memberi kesempata kepada pimpinan DPR/MPR untuk bekerja. Ia juga mendesak segera diselengarakannya Kongres Luar Biasa PDI "untuk merombak DPP, mengakhiri situasi konflik dan kembali bersatu menghayati fusi." Ia pun mendukung Isnaeni. Kongres yang ia sarankan dilangsungkan di Jawa Timur itu, katanya aka menelan biaya sekitar Rp 100 jua. Da mana uang sebanyak itu? Di hotel Ma eopolo, Jakarta tempat ia menginap. Marsoesi hanya tertawa menjawab pertanyaan itu. Menurutnya, konflik dalam tubuh PDI sekarang ini "sudah semrawut dan parah." Apalagi, katanya, ada orang DPP yang "memperjuangkan mission yang bertentangan dengan Pancasila." Yang ia maksud adalah TAM Simatupang, yang beberapa hari sebelumnya pernah menyarankan agar Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB) "dapat dikukuhkan berlakunya melalui TAP MPR." Lalu Marsoesi juga menuding ketua umum DPP PDI Prof. Sanusi Hardjadinata. "Meskipun pernah menjadi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat, tapi ia tidak punya pengalaman memimpin partai. Ia tak punya pengaruh," katanya. Tentang Prof. Usep Ranuwijaya? "Dialah yang tahun lalu berusaha menggeser saya dari kepemimpinan DPD PDI Jawa Timur," kata Marsoesi. "Akhir bulan Mei lalu usaha itu masih juga ia coba dengan menemui Pangdam Jawa Timur," tarnbahnya. Mendengar suara Marsoesi seperti itu -- juga dukungan atas Isnaeni dari DPD PDI Jakarta Usep menjelaskan duduk soalnya. Ia menilai 'gerakan' yang dilancarkan oleh beberapa oknum DPD Jakarta dan Jatim itu ' hanya bikinan, dan tidak dilandasi oleh legalitas partai." Itu tak berarti bahwa Usep tak setuju adanya kongres. Lebih dari Marsoesi yang mellgharapkan kongres bisa kembali mempersatukan, Usep menginginkan adanya kristalisasi, "sebagai perombakan dari bawah." Tapi kongres tak bisa hanya diusulkan oleh DPD seperti keinginan Marsoesi. "Yang berhak adalah cabang-cabang," tambah Usep. Daftar Hitam Celakanya, menurut Marsoesi, selama ini belum ada pedoman untuk menyelenggarakan konperensi cabang. "Dan inilah salah satu kelemahan DPP," katanya. Tentang ini, Usep ada mengharapkan goodwill dari daerah dan esbang untuk merancang pedoman tersebut. Terlambatnya penyusunan rancangan pedoman konperensi cabang itu, kata Usep "biasanya karena ada yang merongrong." Ketua Fraksi PDI di DPR ini juga membantah ia pernah berusaha menjatuhkan seseorang seperti Marsoesi dari kepemimpinan PDI. "Itu bohong besar. Selama hal itu tidak bisa dibuktikan, itu merupakan isapan jempol" katanya jengkel. Tentang penurunan nama Marsoesi dari daftar calon anggota DPRD, "itu wewenang DPP, bukan perbuatan saya." Meski begitu, Marsoesi ydng mengaku "bebas dari tekanan mana pun" masih saja menyoroti Usep. Menurut Marsoesi, ada 10 orang (antara lain Achmad Sukamladidjaja, Djon Pakan, Abdul Madjid, Anjar Siswoyo) di antara 29 anggota DPP yang tidak mendukung Usep sebagai calon wakil ketua DPR/MPR. Bahkan katanya juga terjadi manipulasi pada formulir paket usul hingga terjadi angka 26 bagi Usep. Maka Usep pun menjawab: "Saya ingin agar orang yang mengalakan itu tetap mengakuinya, agar dapat dituntut di dengan pengadilan. Itu fitnah besar." Sampai minggu lalu Usep masih menganggap ada ketidakjujuran dalam pengangkatan Isnaeni. "Saya merasa kedaulatan PDI diinjak-injak," katanya. Apalagi setelah tawaran PDI berupa 12 nama anggota DPP lainnya sebagai calon Wakil Ketua DPR juga ditolak. Maksud PDI mengajukan calon dari orang DPP adalah "untuk memudahkan komando. Dan menurut sejarahnya, pimpinan DPR/MPR lari unsur partai selalu orang DPP ." Menyadari mungkin pribadinya tidak disukai, Usep berkata: "Kalau misalnya saya dianggap anti Dwifungsi ABRI, OKlah. Tapi janganlah 12 orang DPP lainnya juga masuk black list (daftar hitam)." Mengaku sebagai "demokrat" yang akan berjuang memerangi "unsur anti demokrasi " Usep mengingatkan bahwa setiap kekuatan sosial politik seperti PPP, Golkar dan ABRI bisa memperjuangkan aspirasinya. "Tapi mengapa PDI tidak?" tanyanya. Adakah kericuhan dalam partai kecil yang tampaknya semakin tajam ini, akan bisa terselesaikan lewat Kongres Luar Biasa? Itu akan terjawab, kalau saja ada lampu hijau untuk berkongres. Tapi banyak orang merasa skeptis, termasuk orang PDI.