Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Tomsi Tohir meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat judi online. "Itu tindakan ilegal dan merugikan diri sendiri. Menjaga nama baik pribadi dan organisasi merupakan tanggung jawab bersama," kata Tomsi melalui keterangan tertulis pada Rabu, 24 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tomsi meminta ASN menjaga nama baik sendiri dan organisasi. Dia menegaskan, berprofesi sebagai ASN adalah pekerjaan yang mulia. Sebab itu, kata Tomsi,"Lakukanlah dengan profesional, semangat dan tulus."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tomsi mengungkapkan hal tersebut dalam seminar edukatif pencegahan jidi online dan literasi digital cyber security di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024. Para peserta acara seminar tersebut merupakan ASN di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. "Intinya pekerjaan ASN adalah melayani masyarakat," ujarnya.
Tomsi menegaskan pentingnya ASN mengembangkan diri, memahami tugas dan tanggung jawabnya. Profesionalisme dan keikhlasan dalam bekerja, kata dia, berdampak positif untuk sendiri maupun organisasi.
Pemerintah tengah berfokus membereskan masalah judi online yang kian marak dan memakan korban. Satuan Tugas atau Satgas Judi Online mengungkapkan para penjudi daring tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
Berbagai latar belakang yang dimaksud mulai dari polisi, tentara, wartawan, dan aparatur sipil negara di bermacam lembaga dan kementerian, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Informasi ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto.
“Untuk kementerian-kementerian ada TNI, Polri, dan lainnya. Kami sudah kami serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga,” kata Hadi Tjahjanto kepada wartawan seusai Rapat Koordinasi Pencegahan Perjudian Daring, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa, 25 Juni.
Pilihan Editor:
Foto 
