Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) berencana menggelar aksi di Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin, 17 Februari 2025. Mereka ingin menuntut hak Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online atau ojol dan pekerja angkutan daring lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami menuntut hak THR untuk ojol dan juga pekerja platform lainnya seperti taksol dan kurir,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aksi ini akan melibatkan sekitar seribu pengemudi ojol, taksi online, dan kurir bersama serikat pekerja dan komunitas ojol seperti Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia (SDPI) Sukabumi, Serikat Pengemudi Roda Dua (Serdadu) Serang, Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Maxim Jalur DKI, dan organisasi lainnya. Lily mengatakan aksi ini juga untuk mendesak Kementerian Ketenagakerjaan agar tak berpihak pada pemilik platform.
“Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan himbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” kata dia.
Selain itu, demonstrasi ini juga menuntut Kementerian Ketenagakerjaan agar mewajibkan platfrom seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo, dan sejenisnya agar memberikan THR bagi pengemudi. Adapun, THR ini mesti mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
“Kami menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan THR ojol kepada platform,” kata Lily. Platform diminta memberikan THR selambatnya 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Besaran THR sejumlah 1 kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.
Selain itu, aksi ini juga akan menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir. Perlindungan itu berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mesti segera dikeluarkan.
“Segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kami sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan,” kata Lily.
Pilihan Editor: 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Kebijakan Baru Penyaluran Subsidi BBM Jalan di Tempat, Masyarakat Harap Cemas
Foto 
