Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud Md melantik Sekretaris Kemenko Polhukam RI, Mayor Jenderal Mulyo Aji di kantornya, Rabu, 12 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eks Pangdam Jaya itu menggantikan Sesmenko Polhukam sebelumnya, Letjen TNI Tri Soewandono yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam sambutannya, Mahfud menjelaskan sejumlah tantangan yang akan dihadapi ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di antaranya, kata Mahfud, pemerintah masih terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja. Ia mengatakan pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut.
"Isu-isu terkait Papua juga menjadi tantangan lain yang tengah dihadapi pemerintah," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2022.
Mahfud mengatakan tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Soal isu-isu Papua, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat INPRES Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Hal lain yang tengah fokus dipersiapkan dan menjadi ranah koordinasi Kemenko Polhukam RI adalah pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada 2024.
Dalam hal ini, kata Mahfud, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus-menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Utamanya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Polhukam.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengingatkan l tantangan yang akan dihadapi tahun ini adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Tantangan lainnya adalah dinamika situasi nasional khususnya dalam bidang politik, hukum, dan keamanan, di mana Kemenkopolhukam menjadi koordinatornya. "Selama 2021, bersama seluruh elemen bangsa, kita telah berhasil menekan kenaikan penularan Covid-19. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil. Ekonomi kembali bergeliat. Target penerimaan negara dari pajak terjangkau," ujar Mahfud Md.
Foto 
