Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe kena cekal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lukas tak bisa bepergian ke luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya telah memblokir rekening Lukas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lukas tak hadir dalam pemeriksaan soal dugaan kepemilikan uang puluhan miliar rupiah dalam rekening beberapa bank. Uang itu dicurigai sebagai bentuk suap dan korupsi. KPK pun telah mengajukan pencekalan terhadap Lukas Enembe. Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Lukas ke luar negeri tercatat hingga 7 Maret 2023.
Penyebab orang kena cekal bepergian ke luar negeri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu.
Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pihak yang berwenang dan bertanggungjawab mencegah seseorang untuk keluar dan masuk ke wilayah Indonesia.
Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan pencegahan berdasarkan pada Pasal 92 ayat (2):
1. Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian;
2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian atau lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.
Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Imigrasi, pencegahan berlaku paling lama enam bulan. Itu bisa diperpanjang satu kali dengan masa berlaku paling lama enam bulan. Pencegahan hanya berlaku untuk satu keputusan, perintah, atau permintaan pengajuan. Jika tidak ada keputusan perpanjangan, maka pencegahan akan berakhir.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
