BUMN Bukan Lembaga Politik

Karena itu, sungguh mengherankan ketika Menteri BUMN Rini Soemarno lewat rapat umum pemegang saham luar biasa mencopot Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik dan empat anggota direksi lain pada Jumat pekan lalu. Massa Manik baru menjabat 13 bulan. Dia juga diangkat Rini pada Oktober 2016 untuk meredam konflik di antara manajemen. Saat itu, ada dua matahari kembar lantaran sebagian kewenangan Dwi Soetjipto sebagai direktur utama diambil alih wakilnya, Ahmad Bambang.

Dalih Kementerian BUMN yang menyebutkan pembongkaran direksi ini demi memuluskan pembentukan perusahaan induk dan karena kecelakaan minyak di Balikpapan sungguh tak bisa diterima nalar. Kedua alasan itu masih belum menjelaskan apa kesalahan fatal yang dilakukan direksi.

Prestasi Massa Manik memang tak terlalu kinclong. Di bawah kepemimpinannya, laba bersih Pertamina pada 2017 mencapai US$ 2,4 miliar. Tahun sebelumnya, Pertamina meraup untung US$ 3,15 miliar. Distribusi bahan bakar minyak pun terkesan berantakan. Ini bisa dilihat dari kelangkaan Premium di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Namun, harus dicatat, merosotnya kinerja Pertamina itu bukan kesalahan tunggal Massa Manik, melainkan juga kesalahan pemerintah. Penurunan laba sebesar 23 persen itu lantaran pemerintah tidak menaikkan harga BBM penugasan, yakni Premium dan solar, pada saat harga minyak dunia naik.

Harga Premium ditetapkan berdasarkan pertimbangan politik. Pemerintah minta harga Premium tak naik sampai 2019. Untuk mengurangi kerugian, Pertamina lantas mengurangi pasokan Premium di Jawa, Madura, dan Bali, yang secara aturan memang tak dilarang.

Walhasil, Massa Manik pun didepak. Bila lagi-lagi pertimbangan politik yang dikedepankan, bagaimana kita berharap Pertamina bisa maju bahkan menjadi perusahaan kelas dunia seperti Petronas dari negeri jiran?