Kisah Pahit Impor Gula

CENTANG-PERENANG impor gula rafinasi baru-baru ini seperti sinetron yang tak kunjung usai. Tarik-ulur mengenai masalah ini sebenarnya tak akan muncul bila sejak awal pemerintah konsisten membuka impor melalui mekanisme pasar. Dengan kebutuhan industri makanan dan minuman yang tiap tahun meningkat, pemerintah seharusnya tidak membatasi izin impor dan kuota hanya untuk pemain lama di industri gula rafinasi.

Sayangnya, mekanisme impor itu malah makin dikukuhkan dalam rancangan peraturan yang kini masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain membuka peluang masuknya pemburu rente, pembatasan impor hanya akan menyuburkan praktik oligopoli. Skema itu tidak menjamin pabrik makanan dan minuman bakal memperoleh pasokan bahan baku yang lebih baik dari sekarang.

Pemerintah sebenarnya pernah menelurkan keputusan tepat untuk mengatur ketersediaan bahan baku gula buat industri. Dalam rapat kabinet terbatas pada awal Oktober 2020, pemerintah mengizinkan perusahaan makanan dan minuman yang membutuhkan gula industri mengimpor secara langsung. Selain lebih efisien dan mengurangi biaya produksi, skema ini bisa mengukur kepastian jumlah impor sesuai dengan kebutuhan. Ironisnya, hasil rapat kabinet itu dimentahkan oleh rancangan peraturan yang dibahas di level kementerian teknis.

Inkonsistensi kebijakan itu kini mulai menelan korban. Gara-gara tarik-ulur soal prosedur impor tak kunjung selesai, sejumlah perusahaan makanan dan minuman dikabarkan pontang-panting mencari pasokan. Perusahaan besar seperti Nestle, Coca-Cola, dan Indolakto—salah satu anak usaha Grup Indofood—termasuk yang terkena imbas dari seretnya pasokan. Ketiganya merupakan pengguna gula rafinasi cair yang dibutuhkan untuk produk susu dan makanan. Mereka mengandalkan suplai dari pabrik gula rafinasi baru yang didirikan untuk kebutuhan itu. Seretnya suplai bahan baku jelas mengganggu kegiatan produksi.

Ironisnya, inisiatif perusahaan makanan-minuman mengamankan pasokan lewat pendirian pabrik gula rafinasi baru sebenarnya berawal dari tuntutan Kementerian Perindustrian. Pemerintah memang sempat meminta perusahaan makanan dan minuman ikut memikirkan cara agar gula industri tidak merembes ke pasar tradisional. Akhirnya dibangunlah pabrik yang bisa menyerap dan mengolah gula rafinasi cair, selain tentu untuk mengembangkan produksi gula di dalam negeri. Setelah mencurahkan investasi ratusan miliar rupiah, wajar bila mereka sekarang gigit jari.