Pemilu, Krisis Kekuasaan, dan Pelindungan HAM

Jadi setiap pemilu menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian terjadi karena pemilu adalah momentum penghakiman rakyat pemilih terhadap penguasa. Konsekuensi penghakiman itu adalah bisa terjadinya pergeseran elite serta perubahan posisi dan konfigurasi elite dalam mengendalikan kekuasaan negara. Elite-elite politik yang berebut kekuasaan itu bisa berkelahi atau malah bersekongkol.

Hal itu bisa tampak dari denyut politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dari adanya pembelahan sikap massa terhadap kandidat-kandidat peserta pemilu hingga pecahnya konflik terbuka dengan kekerasan. Ruangnya bisa dimulai di dunia nyata sampai dunia maya.

Pelindungan Hak Asasi

Ketika krisis kekuasaan terjadi, hak asasi manusia warga negaralah yang pertama kali bisa tercederai. Ada dua faktor yang membuat hal itu terjadi. Pertama, hilangnya konsentrasi pemerintah (penguasa) terhadap tugas-tugas pokoknya dalam pelayanan publik, terutama pelindungan serta pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya anggaran hingga buruknya pelayanan di berbagai instansi pemerintah karena rendahnya pengawasan.

Dalam konteks pemilu yang kini sedang berproses, gejala itu mulai tampak. Kabinet Joko Widodo saat ini mulai goyah. Beberapa menteri mulai tampak sibuk mengurus kontestasi politik, baik untuk memenangkan partainya maupun calon presiden yang mereka usung. Bahkan ada menteri yang menjadi calon legislator, yang tentu mulai sibuk mengurus kampanye di daerah pemilihannya.

Di Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, misalnya, ada ketua umum partai yang menjadi menteri, dari Menteri Perdagangan hingga Menteri Pertahanan. Adapun di koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md., bahkan Mahfud yang calon wakil presiden, masih menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Hanya Koalisi Perubahan, yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang tidak melibatkan menteri. Artinya, persaingan untuk memenangkan calon presiden-wakil presiden yang diusung akan bisa membuat kerja kabinet goyah.

Kedua, berkurangnya wibawa pemerintah (kabinet). Pemerintah yang wibawanya berkurang akan memberikan ruang bagi aktor-aktor politik penantang untuk bermanuver. Manuver politik dalam pemilu sering kali menggunakan kekuatan massa, yang akan menjadi persoalan hak asasi manusia yang serius ketika kekuatan massa tidak lagi bisa dikendalikan atau memang dirancang untuk menekan pesaing sehingga kekerasan bisa pecah.

Kekerasan potensial atau kekerasan yang termanifestasi menggunakan massa, jika terjadi, akan sama berbahayanya bagi hak asasi manusia. Dalam pemilu, hak yang akan tercederai pertama kali adalah hak untuk bebas menyatakan pendapat, berekspresi, dan berkumpul. Ketika tiga serangkai hak sosial-politik ini tercederai, pemilu yang adil tidak akan terlaksana karena hak untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis menjadi terhalangi.

Kekerasan yang menggunakan massa juga akan menciptakan ketakutan dan bentrokan massa. Intimidasi dan represi kepada pemilih bisa terjadi, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan bisa terjadi penangkapan-penangkapan dengan dalih mengganggu keamanan. Dalam suasana seperti itu, korbannya tentu rakyat yang lemah, yang notabene merupakan pemilih dalam pemilu yang seharusnya dilindungi.

Pemilu 2019 perlu menjadi pelajaran karena meninggalkan persoalan hak asasi manusia sampai sekarang. Ketika presiden terpilih diumumkan oleh KPU, dalam hitungan jam, pecah demonstrasi massa di Jakarta dan Pontianak. Di Jakarta, jatuh sembilan korban jiwa dan di Pontianak satu korban jiwa. Puluhan orang luka-luka dan ratusan orang ditangkap. Sampai kini belum jelas pertanggungjawaban hukum negara terhadap hilangnya 10 nyawa itu.

Antisipasi

Untuk mencegah merosotnya pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak-dasar rakyat, presiden dengan segala wibawa dan kewenangannya harus bisa memastikan para menteri menjalankan tugas pokoknya sebaik-baiknya. Di samping itu, ia harus mencegah pengalihan anggaran, dari anggaran untuk pemenuhan hak asasi dasar menjadi program-program pemenangan partai dan kandidat tertentu.

Presiden juga harus menjaga netralitas aparat, khususnya aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, serta alat pertahanan, seperti TNI. Hanya aparat hukum dan pertahanan yang netral-lah yang akan bisa berwibawa dalam mencegah dan menghentikan kekerasan massa dalam kontestasi pemilu. Ketika aparat berpihak, mereka akan mudah terjerumus menjadi bagian dari kekerasan dalam konflik.

Kita semua mau pemilu berlangsung dengan damai. Tapi segala kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pertikaian dan kerusuhan perlu diwaspadai sejak dini.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.