Jangan Mengobral Adipura

DENGAN atau tanpa kasus Wali Kota Bekasi, yang diduga menyogok untuk memenangkan Adipura­ 2010, penghargaan bagi kota dengan kebersih­an­ dan pengelolaan lingkungan terbaik ini perlu ditinjau kembali. Penghargaan yang sudah ada sejak 1986 itu sekarang mirip arisan belaka. Tahun ini, sebagai contoh, ada 140 kota yang memenang Adipura—bertambah 14 kota dibandingkan tahun lalu.

Akibat obral Adipura yang dilakukan Kementerian Ling­kungan Hidup itu, martabat penghargaan ini run­tuh.­ Apalagi Adipura—terutama sejak diadakan kemba­li pada 2002, setelah vakum pada 1998—lebih banyak di­klaim pemimpin daerah sebagai bukti sukses mereka ketimbang menandai keberhasilan masyarakat memba­ngun lingkungan kota.

Tak terlalu mengejutkan bila pemimpin daerah akhir­nya lebih mementingkan jalan pintas untuk mengejar Adi­pura. Misalnya dengan memberikan ”servis” terbaik, kalau perlu dengan uang suap, untuk pihak yang punya otoritas menentukan pemenang. Jalan ini memang ”tidak berkeringat” bila dibandingkan dengan membangun ke­sadaran masyarakat dan menggerakkan orang banyak untuk membersihkan kota.

Di luar urusan ”servis”, bukan rahasia pula bila peme­rintah daerah kerap membersihkan jalanan dari para pe­ngemis dan gembel ketika tim juri datang. Perangkat­ pemerintah daerah juga sibuk menyembunyikan peda­gang­ kaki lima, kios, dan warung di pinggir jalan, menyu­rukkan sampah, begitu terdengar kabar juri datang bertandang. Kota langsung tampak bersih dan apik, tapi se­muanya tak lebih dari pemandangan artifisial. Kebiasa­an tercela ini menyebabkan Adipura—sebagian atau kebanyakan—jatuh ke tangan kota yang satuan tugas peng­amanannya paling trengginas menyingkirkan sementara semua hal yang membuat wajah kota bopeng dan busuk.

Ketimbang menjadi piala penanda kebanggaan semu pemerintah daerah, atau alat menarik simpati rakyatnya dalam pemilihan kepala daerah, penyelenggaraan Adipura perlu diperbaiki. Untuk mengembalikan gengsi Adipura, setiap tahun cukup lima sampai sepuluh kota yang mendapatkan trofi ini. Penjurian sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan ahli lingkungan independen, mendampingi anggota dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saran ini semakin rele­van bila kelak Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan bahwa anggota juri dari kementerian itu benar menerima uang suap dari Wali Kota Bekasi.

Adipura pasti bukan bukti sebuah kota mampu menjawab persoalan penataan lingkungan dan kebersihan. Apalagi semakin lama jumlah penduduk semakin banyak,­ dan beban pemerintah daerah menata kota semakin berat. Maka—seperti pendapat arsitek Danang Priatmodjo—Adipura hendaknya tidak diberikan atas dasar penilaian kebersihan dan keindahan saja. Kemampuan pemerintah daerah menyediakan ruang publik yang layak bagi penduduk patut menjadi pertimbangan penting. Bupati dan wali kota mestinya tidak hanya berpacu mengeluarkan izin membangun mal dan pusat belanja, tapi juga membangun taman kota dan lapangan terbuka yang bebas digunakan rakyat tanpa perlu membayar.

Bila tak ada kota yang sanggup memenuhi kriteria ter­sedianya ruang publik yang cukup bagi warga daerah,­ pe­nyelenggara Adipura tak perlu memaksa mencari-cari pe­menang dengan menurunkan bobot penilaian. Dengan ka­ta lain, Adipura hanya diberikan kepada daerah atau ko­ta yang pemimpin dan masyarakatnya bekerja keras me­nata lingkungan dan menciptakan kebersihan. Semua ini tak akan tercapai selama piala Adipura bisa diraih de­ngan cara menyuap—seperti yang diduga terjadi di Bekasi.